Megawati Suruh Pilih Miranda, Itu Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, sempat disebut-sebut terlibat dalam kasus suap cek perjalanan yang melibatkan sejumlah kadernya karena meminta anggota fraksi untuk memilih Miranda. Namun, menurut Politisi PDI-P, Ganjar Pranowo, suatu hal yang wajar jika ketua umum partai meminta fraksi memilih orang yang berkompeten untuk pemilihan tokoh dalam sebuah institusi, selama tidak menghalalkan uang dalam pemilihan.

"Kalau terlibat dalam arti sebagai Ketua Partai menyuruh memilih, pasti. Kita disuruh milih, mau KPU, KPK. Pilih yang itu atau ini. Orang ini baik, itu baik. Itu kan jadi sikap dari fraksi kami. Tidak salah seperti itu. Seluruh partai, setiap akan pemilihan mesti dan pasti, akan menentukan pilihannya. Siapa yang dipilih," ujar Ganjar di Jakarta, Kamis (26/1/2012).

Menurut Ganjar, saat itu Miranda dipilih PDI-P karena kapasitas dan kompetensinya dalam bidang ekonomi dinilai baik. Ia meminta, pemilihan itu tidak disangkutpautkan dengan kasus sejumlah kader PDI-P yang menerima dana suap itu.

"Dulu kita milih Miranda, karena Miranda dalam kapasitas sebagai seorang ekonom saat itu oke. Kalau soal kapasitas, siapa yang meragukan kepakaran Miranda Goeltom dalam bidang ekonomi. Bahwa kalau ternyata di belakangnya (pemilihan DGS-BI) ada cerita ini, itu dibedakan ya," sambungnya.

Oleh karena itu, ia menyatakan pihaknya tak takut, jika nama Megawati kembali diseret-seret dalam kasus ini, karena tak ada yang salah dalam kebijakannya. "Mana ada kita takut. Apalagi, karena yang buka pertama kasus ini siapa. Coba diurutkan, partai mana yg buka. Kita kan. Ada whistle blowernya kan? Kita yang buka duluan. Jadi kenapa kita takut," pungkasnya.