Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Leopard Sesuai Spesifikasi Teknis AD

Kompas.com - 20/01/2012, 14:40 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tank Leopard 2A6 dari Belanda telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI Angkatan Darat. Leopard 2A6 ini juga telah masuk dalam daftar belanja TNI yang diajukan kepada Kementerian Pertahanan.

"Kita mengikuti apa yang diusulkan Angkatan Darat sebagai user," kata Purnomo kepada wartawan di sela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, Jumat (20/1/2012).

Terkait pembelian 100 tank Leopard bekas ini, Purnomo mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah melakukan pembicaraan. Saat ini, kedua pemerintah masih menunggu persetujuan dari parlemen negara masing-masing.

Ketika ditanya lebih lanjut, Purnomo meminta wartawan untuk hadir dalam rapat yang digelar antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR pada Selasa (24/1/2012).

Seperti diwartakan, Komisi I DPR telah menolak rencana pembelian 100 tank Leopard 2A6 bekas. Penolakan didasari pada upaya reformasi TNI dan membangun angkatan perang yang kuat dan profesional. Selain membeli tank, pemerintah juga berencana membeli 6 pesawat tempur Sukhoi dan 3 kapal selam.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, rencana pembelian alat utama sistem persenjataan itu tetap dijalankan. Apabila ada kecurigaan terhadap pengadaan alutsista, Komisi Pemberantasan Korupsi dipersilakan menyelidikinya. Rencana pembelian ini masih menjadi perdebatan. Leopard 2A6 dinilai tidak sesuai dengan letak geografis Indonesia.

Niat Pemerintah Belanda menjual peralatan militernya ke Indonesia juga menghadapi mosi parlemen yang meminta supaya transaksi itu tidak dilakukan. Indonesia dinilai belum menghormati hak asasi manusia, terutama di Papua. Dikhawatirkan, kalau dibeli Indonesia, tank Leopard akan digunakan untuk aktivitas pelanggaran hak asasi manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com