Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Peristiwa '65 Tolak Perwakilan Komnas HAM

Kompas.com - 17/01/2012, 15:39 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para korban peristiwa kemanusiaan tahun 1965-1966 menolak perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang hendak menemui mereka di halaman belakang kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2012). Mereka menuntut seluruh komisioner datang menemui mereka.

"Apakah kita akan menerima Pak Nurkholis," tanya salah seorang perwakilan korban.

Pertanyaan tersebut ditanggapi para korban dengan jawaban penolakan. Mereka menuntut Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran komisioner datang menemui mereka.

Nurkholis, Wakil Ketua Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Kasus 1965-1966 yang telah berada di lokasi akhirnya memilih mundur untuk memanggil rekan-rekannya. Salah seorang wakil tim advokasi lantas menjelaskan, Ketua Komnas HAM sedang berada di Medan, Sumatera Utara.

"Yang ada di sini saat ini hanya tiga komisioner," kata wakil tim advokasi itu.

Para pelaku aksi yang terdiri atas belasan orang lanjut usia beserta keluarga itu memilih menanti datangnya para komisioner yang ada. Puluhan korban peristiwa 1965-1966 hari ini mendatangi Komnas HAM. Mereka menuntut hasil investigasi yang telah dilakukan sejak 2008 itu segera diumumkan. Mereka juga meminta Komnas HAM menyatakan peristiwa 1965-1966 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat, meneruskan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung untuk disidik lebih lanjut, dan menjadikan hasil penyelidikan pro-justitia peristiwa tersebut sebagai rujukan pemberian rehabilitasi, pemulihan, dan upaya-upaya pengungkapan kebenaran.

Para korban pelanggaran HAM dalam kasus tersebut adalah mereka yang mengalami penculikan, pemerkosaan/pelecehan seksual, penahanan dalam jangka waktu tak terbatas (12-14 tahun), pemaksaan kerja tanpa upah, dan diskriminasi hak-hak dasar warga negara (politik, ekonomi, sosial, budaya serta hukum), perampokan harta benda, dan sejumlah pelanggaran lain.

Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelidik pro justitia Peristiwa 1965-66 sejak tahun 2008. Namun, hingga saat ini hasil investigasi belum diungkapkan. Para korban menduga Komnas HAM mendapat tekanan dari pihak pelaku kejahatan 1965 yang melibatkan institusi dan rezim penguasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com