Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setjen DPR Perburuk Citra Anggota DPR

Kompas.com - 11/01/2012, 11:49 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah-langkah yang diambil pihak Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembangunan Kompleks DPR selama ini dinilai sangat merugikan citra anggota wakil rakyat. Pasalnya, publik selama ini mengkritik anggota DPR terkait berbagai pembangunan dengan dana besar.

"Itu sangat merugikan (DPR)," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo Kumolo, di Kompleks DPR, Rabu (11/1/2012).

Seperti diketahui, DPR terus disorot publik terkait berbagai pembangunan dengan dana yang relatif besar. Sebutlah misalnya, kritik pedas publik terkait rencana pembangunan gedung baru dengan biaya triliunan rupiah. Belakangan, DPR kembali dihujani kritik lantaran rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I dengan alokasi dana mencapai Rp 2 miliar. Terakhir, DPR dikritik perihal pembangunan ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar yang mencapai Rp 20,3 miliar.

Tjahjo mengatakan, Setjen DPR selama ini tidak merencanakan pembangunan DPR dengan baik. Selain itu, kata dia, banyak anggota DPR yang tidak menerima laporan dari Setjen ihwal apa saja yang telah dikerjakan. Dia mengaku, bahwa anggota DPR tidak terlibat dalam pembangunan seperti penetapan alokasi dana.

"Soal membangun gedung baru, meremajakan parkir, merenovasi toilet, itu bukan kewenangan DPR," katanya.

Untuk itu, lanjut anggota Komisi I itu, Badan Urusan Rumah Tangga DPR harus lebih ketat menyeleksi rencana pembangunan yang diajukan Setjen. Jika tidak perlu, BURT harus menolak.

Sementara itu, tak seperti biasanya, Ketua DPR Marzuki Alie hari ini tak mau mengomentari pembangunan di DPR, terutama soal ruang rapat Banggar baru. Alasannya, hal itu adalah kewenangan Setjen.

"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," kata Marzuki, sambil terus berjalan ke ruang kerjanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com