Patrialis Akbar Apresiasi Sekber Mahkumjakpol

Kompas.com - 11/01/2012, 10:29 WIB
Penulis Susana Rita
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengapresiasi pembentukan Sekretariat Bersama Mahkumjakpol yang berfungsi sebagai forum teknis untuk membahas persoalan-persoalan penegakan hukum yang dinilai masih berjarak dari rasa keadilan. Patrialis gembira, forum yang dibentuk pada masa kepemimpinannya itu dilanjutkan secara lebih serius.

”Saya memberi apresiasi dibentuknya Sekber tersebut sebagai tindak lanjut Mahkumjakpol. Selama ini yang kita lakukan adalah turun bersama ke provinsi bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri,” ujar Patrialis, Rabu (11/1/2012).

Mahkumjakpol merupakan forum bersama antara MA, Kementerian Hukum dan HAM, Kejagung, dan Kepolisian yang dibentuk pada 4 Mei 2010. Nota kesepahaman mengenai forum tersebut ditandatangani di hadapan Presiden RI.

Pembentukan Mahkumjakpol ditindaklanjuti dengan pembentukan forum di tingkat provinsi dengan nama Dilkumjakpol (Pengadilan, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian). Saat ini terdapat 28 Dilkumjakpol yang tersebar di berbagai daerah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan, Sekber Mahkumjakpol akan berkantor di Kementerian Hukum dan HAM. Sekber akan bertugas melakukan kajian terkait dengan kasus pidana ringan yang marak belakangan ini dan berupaya mencari solusi, baik jangka menengah maupun jangka panjang, melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.