Hukum Memihak yang Kuat

Hanya kemudian, sesudahnya, hak dan hukum akan melegitimasi kekuatan itu. Jadi, hukum tidak lain adalah nama yang diberikan oleh penguasa terhadap kelupaan atas asal-usul kekuasaan. Asal-usul kekuasaan adalah kekerasan.

Negara tak peduli kebenaran

Modalitas kekuasaan bisa berbentuk kapital ekonomi, budaya, sosial, atau simbolis (Bourdieu, 1994). Sering modalitas kekuasaan itu adalah kekerasan, bisa sah (aparat negara) atau tidak sah (organisasi paramiliter).

Kasus GKI Taman Yasmin adalah contoh nyata. Bahkan, ketika hukum mau memihak yang lemah, masih saja dihalangi kekuasaan. Keputusan Mahkamah Agung tidak bisa dieksekusi.

Maka, benar kata Hobbes bahwa harus ada penguasa yang kuat untuk bisa memaksakan hukum: ”Perjanjian tanpa pedang hanyalah kata-kata kosong” (Leviathan XVIII).

Mengapa negara lemah dalam menjamin keadilan? Terhadap pertanyaan ini, Alain Badiou menjawab dengan sinisme. Filsuf Perancis itu mengatakan bahwa negara tidak ada urusannya dengan keadilan. Negara tidak peduli, bahkan memusuhi suatu politik yang mengurusi kebenaran.

Menurut Badiou, negara modern hanya mau menunaikan tugas yang terbatas dan menggalang konsensus opini publik. Dimensi tanggung jawabnya, akhirnya, hanya sampai pada mengubah keniscayaan ekonomi menjadi kepasrahan dan penyesalan karena menyerah pada dominasi logika kapital. Dengan demikian, definisi keadilan berubah menjadi harmonisasi permainan berbagai kepentingan (Badiou, 1998: 113).

Maka, penguasa hanya sibuk dengan politik pencitraan; partai politik ribut berebut kekuasaan; dan pelanggaran HAM seperti dibiarkan. Penguasa tidak sempat memikirkan untuk membangun institusi-institusi yang lebih adil.

Akibatnya, upaya memperbaiki sistem hukum—yang selama ini cenderung memihak yang kuat—pun terabaikan. Pemihakan ini menyusup melalui konsepsi prosedural (formalisme) hukum. Tekanan pada prosedur hukum mudah mengabaikan rasa keadilan.

Membongkar formalisme hukum