Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobil "Esemka" Perlu Dukungan Politik yang Besar

Kompas.com - 04/01/2012, 15:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta mengatakan, DPR perlu mengkaji produksi mobil Kiat Esemka. Pasalnya, menurut Anis, mobil produksi lokal itu perlu masuk ke industri.

"Ada bagusnya kalau komisi terkait di DPR melakukan kunjungan ke sana dan mempelajari kemungkinan kita (DPR) mem-back up, memberikan support menjadi program nasional," kata Anis, di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Anis mengatakan, kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta, Solo, Jawa Tengah, itu perlu diapresiasi. Namun, kata dia, mobil Kiat Esemka tak cukup hanya digunakan untuk mobil dinas. Perlu dilakukan produksi massal agar dapat digunakan rakyat menengah ke bawah.

"Sudah lama kita rindukan adanya mobil nasional seperti itu. Perlu masuk skala industri. Kalau hanya sekadar uji coba, dulu PT DI pernah coba proyek mobil seperti itu. Tapi dia belum pernah masuk skala industri. Dulu ada juga mobil Timor, tapi gagal," ucap Anis.

"Semua produk-produk yang bisa masuk skala industri perlu kita dorong. Bukan sekadar apresiasi, gaya, beli satu. Itu enggak selesaikan masalah. Dia harus masuk ke pasar dan bersaing. Tapi, membutuhkan dukungan politik yang besar," tambah politisi PKS itu.

Saat ditanya, apakah ia berniat membeli Kiat Esemka untuk mobil dinas, Anis menjawab, "Enggak perlu seperti itu. Kan ada peraturan protokolernya. Enggak perlu kita gaya-gayaan. Tapi bahwa kita beli untuk kebutuhan rumah tangga kan bisa," jawab Anis.

Seperti diberitakan, mobil Kiat Esemka mencuat setelah digunakan oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sebagai mobil dinas. Selain rakitan siswa SMK, mayoritas bahan baku mobil itu berasal dari dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com