Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobil "Esemka" Perlu Dukungan Politik yang Besar

Kompas.com - 04/01/2012, 15:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta mengatakan, DPR perlu mengkaji produksi mobil Kiat Esemka. Pasalnya, menurut Anis, mobil produksi lokal itu perlu masuk ke industri.

"Ada bagusnya kalau komisi terkait di DPR melakukan kunjungan ke sana dan mempelajari kemungkinan kita (DPR) mem-back up, memberikan support menjadi program nasional," kata Anis, di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Anis mengatakan, kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta, Solo, Jawa Tengah, itu perlu diapresiasi. Namun, kata dia, mobil Kiat Esemka tak cukup hanya digunakan untuk mobil dinas. Perlu dilakukan produksi massal agar dapat digunakan rakyat menengah ke bawah.

"Sudah lama kita rindukan adanya mobil nasional seperti itu. Perlu masuk skala industri. Kalau hanya sekadar uji coba, dulu PT DI pernah coba proyek mobil seperti itu. Tapi dia belum pernah masuk skala industri. Dulu ada juga mobil Timor, tapi gagal," ucap Anis.

"Semua produk-produk yang bisa masuk skala industri perlu kita dorong. Bukan sekadar apresiasi, gaya, beli satu. Itu enggak selesaikan masalah. Dia harus masuk ke pasar dan bersaing. Tapi, membutuhkan dukungan politik yang besar," tambah politisi PKS itu.

Saat ditanya, apakah ia berniat membeli Kiat Esemka untuk mobil dinas, Anis menjawab, "Enggak perlu seperti itu. Kan ada peraturan protokolernya. Enggak perlu kita gaya-gayaan. Tapi bahwa kita beli untuk kebutuhan rumah tangga kan bisa," jawab Anis.

Seperti diberitakan, mobil Kiat Esemka mencuat setelah digunakan oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sebagai mobil dinas. Selain rakitan siswa SMK, mayoritas bahan baku mobil itu berasal dari dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com