Presiden Akui Korupsi dan Birokrasi Hambat Ekonomi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui,  kerumitan birokrasi dan korupsi masih menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pengantar sebelum memimpin rapat kerja pemerintah yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu II serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution di Istana Bogor, Jumat (23/12/2011).

Presiden Yudhoyono menyebutkan, salah satu masalah lain yang masih menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia adalah persoalan infrastruktur.

"Kalau dulu yang menjadi hambatan adalah situasi keamanan, terutama awal krisis dulu atau pun tahun-tahun setelah krisis. Tetapi, sekarang ternyata birokrasi yang dianggap menjadi penghalang. Kedua infrastruktur, dan ketiga korupsi," ujarnya.

Menurut Kepala Negara, birokrasi yang masih menghambat tidak hanya di pusat tetapi juga menyebar di banyak daerah.

"Birokrasi ini kompleks tetapi tidak ada alasan apa pun untuk kita tidak sungguh-sungguh melakukan perubahan-perubahan yang fundamental," kata Presiden.

Birokrasi, lanjut dia, tidak hanya bisa diperbaiki dengan rencana aksi dan sebenarnya tidak identik dengan remunerasi yang telah dilakukan oleh pemerintah di beberapa kementerian dan instansi negara.

"Yang kita lihat output-nya, berubah atau tidak," ujarnya.

Berhentikan pejabat

Presiden juga mengingatkan aparat pemerintah yang tidak mau melakukan perbaikan dan justru menghalang-halangi upaya reformasi birokrasi. Mereka, lanjut Presiden, harus siap untuk diberhentikan dari jabatannya karena menghalangi proses perbaikan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kalau memang sungguh menjadi penghalang mereka yang tidak mau dan tidak berubah harus kita ikhlaskan tidak bersama-sama menjalankan tugas karena mengganggu segalanya," katanya.

Presiden, dalam rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama 2011, menyatakan optimismenya jika masalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur dapat diatasi, maka investasi bisa ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

"Kalau tiga hambatan itu kita hilangkan atau perkecil, tentu prestasi dan perekonomian kita akan berkembang lebih maju lagi," ujarnya.

Untuk masalah infrastruktur, Presiden mengatakan, para gubernur seluruh Indonesia telah sepakat untuk mengurangi belanja rutin untuk dialihkan menjadi dana infrastruktur di daerah masing-masing.

Presiden, dalam pengantar sebelum memulai rapat juga mengakui masih terdapat beberapa persoalan, termasuk beberapa isu sensitif yang menjadi perhatian publik baik di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah.

Masalah yang belum tuntas itu, menurut dia, bisa disebabkan oleh kompleksnya persoalan sehingga dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan.

Namun, Presiden, tanpa menyebutkan masalah yang dimaksud, mengatakan, ada juga beberapa persoalan yang belum selesai karena langkah yang ditempuh untuk mencari solusi ternyata tidak efektif.

"Terhadap hal-hal seperti itu tentu harus kita jadikan prioritas di tahun depan. Saya melihat isu itu ada di bidang polhukam, ada di perekonomian, dan juga ada di bidang kesejahteraan rakyat," kata Presiden.