Tak Setuju Rangkap Jabatan, Wiranto Tantang SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menilai banyaknya pejabat di eksekutif dan legislatif yang merangkap sebagai pengurus partai politik akan menjadi sumber masalah.

Rangkap jabatan itu, menurut Wiranto, hanya akan dapat menjadi sumber dari berbagai persoalan, seperti praktik korupsi dan ajang untuk mencari kekayaan semata.

"Oleh karena itu, saya tantang Pak Susilo Bambang Yudhoyono agar dapat mengajak seluruh pejabat dalam hal ini birokrat, menteri, gubernur, wali kota, maupun bupati untuk mundur (dari partai politik). Kalau tidak berani maka niat menciptakan pemerintahan yang bersih hanya omong kosong karena rangkap jabatan itu bisa menjadi sarang korupsi," ujar Wiranto dalam jumpa pers acara Rakernas Hanura di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Menurut Wiranto, seharusnya sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat, pejabat-pejabat tersebut dapat fokus untuk mengurusi rakyatnya dengan baik.

Ia menilai rangkap jabatan tersebut adalah bentuk awal dari ketidakadilan karena tidak akan secara penuh menjalankan mandat dari rakyat.

"Tapi, ini semua jangan diartikan kalau mereka tidak boleh berpolitik, tetapi yang saya tekankan adalah menjadi pengurus partai yang biasanya hanya menjadi ajang untuk mencari keuntungan finansial saja. Itu kan bahaya. Maka dari itu, Pak SBY harus pelopori yang lain," kata Wiranto.

Oleh karena itu, ditambahkan Wiranto, dirinya meminta agar seluruh pejabat yang hingga kini masih merangkap jabatan harus memberi contoh yang baik untuk rakyat.

Ia menilai rangkap jabatan itu bukan merupakan cara profesional yang dapat dilakukan oleh seluruh pejabat publik untuk mencari keuntungan pribadi semata.

"Mereka harus berani memberi contoh, yakni berama-ramai untuk tanda keikhlasannya melepaskan jabatan sebagai pengurus parpol pada tingkat apa pun. Dan, saran dan tantangan ini adalah salah satu pesan utama dalam rakernas kita," tegas Wiranto.