Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega: Memangnya Kekuasaan Itu Selamanya?

Kompas.com - 12/12/2011, 11:48 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyesalkan penanganan korupsi yang tebang pilih. Mega membandingkan penanganan kasus suap melalui pembagian cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun tahun 2004 dan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan wisma atlet untuk Sea Games di Palembang.

"Apa beda kasus cek (pelawat calon Deputi) Gubernur BI dengan kasus Bank Century dan wisma atlet?" tanya Mega saat berpidato dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/12/2011).

Mega menuturkan,  ada asap pasti ada api. Dalam kasus cek pelawat, asapnya (penerima suap) sudah ditarik-tarik, tapi apinya (pemberi suap) belum jelas.  "Apinya belum jelas, lalu, kok asapnya sudah digeret-geret?" tanya Mega.

"Namun di kasus lain, seperti wisma atet, sudah ada apinya yang ngomong begini-begini. Namun asapnya dibiarkan dan apinya yang diambil.  Saya menghargai asas praduga tidak bersalah. Namun, begini penegakan hukum di Indonesia?" tanya Mega lagi.

Mega lalu menanyakan, sebab perbedaan penanganan atas dua kasus itu dan dijawab oleh sejumlah peserta rakernas, penyebabnya adalah kekuasaan.  "Kekuasaan? Kekuasaan itu memangnya seumur hidup!" ujar Mega mengingatkan.

"Tapi kita ingatkan, moralitas politik PDI Perjuangan tidak bisa membalas dendam atas fenomena tebang pilih. Pemberantasan korupsi yang tebang pilih tidak boleh dipraktekkan jika PDI Perjuangan  dipercaya oleh rakyat pada Pemilu 2014,"  tegas Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com