Reformasi Birokrasi Gagal

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, PNS muda berperilaku korup karena mencontoh seniornya. Selain itu, mereka juga kreatif mencari celah peraturan untuk korupsi.

Haryono mengatakan, untuk menanggulangi PNS muda yang korup itu, pembenahan paling utama adalah pada pribadi pegawai itu. Sikap antikorupsi harus ditanamkan sedari awal.

Ditambahkan, penindakan yang selama ini dilakukan KPK belum menimbulkan efek jera.

PNS muda mengakui

Sejumlah PNS muda yang ditemui Kompas mengakui lingkungan birokrasi tempat mereka bekerja memang korup. ”Mereka korup karena sistem anggaran di lembaga pemerintah memberi peluang ke arah sana. Jadi, bukan semata-mata PNS-nya yang bobrok, tetapi sistem birokrasinya telanjur tak beres,” ungkap Eki Karsani, PNS golongan IIIB di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Bowo Setiyanto, PNS muda, juga bergolongan IIIB di Kementerian Kesehatan, mengakui, jika hanya mengandalkan gaji, memang tak cukup untuk membiayai hidup keluarga. Namun, ada penghasilan resmi lain, seperti uang dinas. Bisa jadi PNS muda yang memiliki dana miliaran rupiah di rekeningnya itu memang sudah kaya sebelumnya. ”Tetapi, kalau orang kaya, mengapa mau menjadi PNS,” katanya.

Saezar Alamaint, pegawai muda di Bank Indonesia (BI), menuturkan, PNS muda yang punya rekening miliaran rupiah hampir pasti uangnya bukan berasal dari pendapatan resmi. Seorang pegawai muda di BI paling mempunyai rekening ratusan juta rupiah. Itu pun hasil pinjaman.

Saezar menuturkan, bukan rahasia lagi jika PNS muda dengan dana miliaran rupiah di rekeningnya berasal dari instansi pemerintah tertentu. Mereka memiliki peluang melakukan penyimpangan.

Seorang PNS muda, Rina, menuturkan, seorang PNS golongan III bisa saja memiliki rekening bernilai ratusan juta rupiah. Gaji ditambah remunerasi dan uang dinas luar kota bisa lebih dari Rp 5 juta per bulan. Jika PNS itu hidup lajang dan tambahan gajinya ditabung, ratusan juta di rekening sangat mungkin terkumpul. Namun, memang tidak akan mencapai miliaran rupiah.

Ia mengakui, memang terjadi kekacauan sistem penganggaran di pemerintahan. Patgulipat anggaran lazim terjadi karena kerap kali ada kegiatan yang tidak teranggarkan pada saat penyusunan rancangan APBN. Penggelembungan anggaran pun terjadi.