Menko Polhukam: Hentikan Kekerasan di Papua!

Kompas.com - 05/12/2011, 21:00 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah terus mengupayakan untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan di Papua. Menurutnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua sepakat untuk menghentikan kekerasan tersebut.

"Saya kira TNI, Polri, masyarakat, dan pemda sepakat untuk menghentikan tindak kekerasan itu. Jadi, saya setuju apa yang disampaikan oleh sejumlah kalangan, seperti Komnas HAM dan penggiat-penggiat HAM, untuk menghentikan tindak kekerasan di Papua," ujar Djoko di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Meski demikian, Djoko mengharapkan agar upaya penghentian kekerasan tersebut harus dilakukan di antara kedua belah pihak, yakni pemerintah dan masyarakat Papua sendiri. Djoko menilai berbagai aksi kekerasan tersebut saat ini terkesan hanya dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya anggota TNI di Papua.

"Padahal, dalam beberapa kasus, kekerasan itu ternyata juga dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan pekerja. Oleh karena itu, permasalahan ini harus dilihat secara jernih," kata Djoko.

Menko Polhukam mengatakan, apabila ada anggota masyarakat yang melakukan tindakan kriminal atau tindakan hukum, pemerintah pastinya akan melakukan penegakan hukum dengan tegas.

Menurut Djoko, jika terjadi peristiwa penembakan kemudian pihak kepolisian melakukan pengejaran, hal tersebut harus dilihat dalam perspektif hukum. "Karena apabila aparat penegak hukum melakukan tindak kekerasan di luar kapasitasnya, juga akan diberikan sanksi secara hukum. Jadi, ini harus dilihat secara seimbang dan juga harus dibedakan bertindak semena-mena dan berlebih dalam upaya penegakan hukum," tegasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X