Sampai Kapan Kekerasan di Papua Dibiarkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penembakan aparat kepolisian hingga tewas untuk kesekian kalinya kembali terjadi di Papua. Pada Sabtu (3/12/2011), dua anggota Brimob yakni Bripda Feriyanto Kaluku dan Bripda Eko Afriansyah tewas dalam penghadangan kelompok bersenjata di Kampung Wandegobak, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Wijaya, Papua.

Menanggapi hal tersebut, aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid menilai pemerintah harus segera mengivestigasi berbagai kasus kekerasan di Papua, tanpa melihat siapa dan apa latarbelakang pelakunya. Pasalnya, menurut Usman, pemerintah wajib memberikan keadilan bagi setiap keluarga korban penembakan di Papua. "Kita sesalkan kematian dua anggota Brimob itu. Karena itu Pemerintah harus sungguh-sungguh mengusut kematian mereka dan segera mengajukan pelakunya ke pengadilan yang adil," ujar Usman kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (4/12/2011).

Menurut Usman, kembali terjadinya penembakan tersebut adalah peringatan bagi pemerintah agar segera menemukan cara dan solusi yang tepat untuk menciptakan keadilan dan keamanan masyarakat Papua. Ia menilai, dalam menciptakan kondisi tersebut, pemerintah harus serius memperhatikan kehidupan masyarakat Papua. "Hukum harus betul-betul dikedepankan. Pendekatan keamanan harus betul-betul dikurangi, karena itu hanya membuka peluang berlanjutnya kekerasan, dan mau sampai kapan aksi kekerasan itu dibiarkan," kata Usman.

Segera lakukan dialog

Lebih lanjut, Usman menilai, berbagai aksi kekerasan di Papua saat ini memiliki keterkaitan dengan tuntutan dialog dari masyarakat Papua. Menurutnya, pemerintah harus segera merealisaikan dialog tersebut sebagai bentuk keseriusan menangani konflik di Papua.

"Karena jika semakin lambat, maka semakin menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan situasi tidak aman," kata Usman.

Usman mengatakan, pemerintah pusat harus percaya diri dan mempercayai kesiapan dirinya untuk berdialog dengan kekuatan politik Papua Merdeka. Ia menilai, tidak ada kata sulit untuk menjalankan dialog tersebut, karena kalangan militer sudah memetakan anatomi kekuatan semua pihak yang menuntut merdeka.

"Artinya kepada mereka lah dialog itu ditunjukan. Jadi tidak ada kata sulit, jika ingin serius lakukan dialog itu. Dan ini semua harus didukung dengan adanya pendekatan keamanan yang proporsional dan hukum yang adil, agar prakondisi sebelum dialog perdamaian di Papua itu dimulai dapat terjamin dengan baik," tegasnya.

Seperti diberitakan, berbagai aksi kekerasan dan penembakan terhadap aparat keamanan dengan pelaku yang tidak dikenal berulang kali terjadi di Papua sejak lima bulan terakhir. Pada akhir Mei, anggota Kopassus, Sersan Satu Kamaru Jaman, cedera ditembak orang tak dikenal di Pasar Ilu.

Pada Juli lalu, Prajurit Satu Lukas Kafiar, anggota TNI Angkatan Darat, tewas dalam kontak senjata di Kampung Yambi, Distrik Mulia. Pada 24 Oktober 2011, Kepala Kepolisian Sektor Kota Mulia Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes tewas ditembak orang tak dikenal di Bandar Udara Mulia. Sehari berikutnya, posko Brimob di kawasan Puncak Jaya dihujani tembakan. Meskipun tidak ada korban jiwa, penembakan tersebut telah melukai beberapa anggota TNI dan polisi.

Sementara dua anggota Brimob yakni Bripda Feriyanto Kaluku dan Bripda Eko Afriansyah tewas usai mengevakuasi rekannya yang sakit malaria di Pospol Nando Tingginambut. Saat hendak pulang, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekitar lima hingga 10 orang kelompok bersenjata di Kali Semen, Kampung Wandegobak. Bripda Feriyanto, tewas karena ditembak oleh kelompok bersenjata di bagian leher dan Bripda Eko tewas karena peluru kelompok bersenjata itu mengenai kepalanya.