Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Yunus, IPK Indonesia Sama seperti Malaysia

Kompas.com - 30/11/2011, 23:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski diakui berat, Yunus Husein, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menargetkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2015 di angka 5,0 jika dia terpilih sebagai pimpinan KPK. Saat ini, IPK Indonesia masih di angka 2,8.

Target itu disampaikan Yunus saat pemaparan visi dan misi ketika fit and proper test capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (30/11/2011).

"Itu sangat berat karena buat naik 0,8 saja butuh waktu 8 tahun. 5 itu sama seperti Malaysia. Tapi kalau diupayakan bersama, bisa ke arah sana," kata Yunus.

Jika terpilih, Yunus akan memprioritaskan pencegahan dari pada penindakan. Pasalnya, kata dia, gencarnya penindakan tanpa ada perbaikan akar-akar korupsi akan percuma.

Dalam penindakan, Yunus akan memprioritaskan penanganan kasus dengan nilai kerugian negara yang besar. Dia menilai penting prioritas penanganan kasus besar lantaran keterbatasan sumber daya manusia.

Mengenai kasus korupsi yang dapat ditangani KPK, yakni minimal kerugian negara sebesar Rp 1 miliar, menurut mantan Ketua PPATK itu, bisa saja ditingkatkan sesuai kesepakatan bersama.

Yunus menambahkan, ke depan perlu ditingkatkan jumlah penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN ke KPK. Data terakhir di KPK, kata dia, baru 86 persen penyelenggara negara yang mengisi LHKPN.

"Yang tidak kalah penting bagaimana tindak lanjut LHKPN itu. Kami mendengar dari sumber yang kuat, tindak lanjut LHKPN tidak optimal. Misalnya dengan pemeriksaan, verifikasi harta," pungkas Yunus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

    Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

    Nasional
    Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

    Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

    Nasional
    BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

    BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

    Nasional
    DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

    DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

    Nasional
    Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

    Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

    Nasional
    Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

    Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

    Nasional
    Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

    Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

    Nasional
    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    Nasional
    Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Nasional
    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Nasional
    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Nasional
    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Nasional
    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    Nasional
    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com