Yang Utama adalah Penegakan Hukum, Bukan Negosiasi Ulang

Kompas.com - 30/11/2011, 18:17 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Masih berlarut-larutnya penyelesaian pendirian rumah ibadah GKI Taman Yasmin pasca-Keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 pada 9 Desember 2010 tentang Penolakan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali yang diajukan Pemkot Bogor semakin menegaskan ketidakberdayaan negara mengelola Indonesia sebagai negara hukum.

"Pembangkangan putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Komisi Yudisial, adalah bukti nyata pengingkaran prinsip negara hukum," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, dalam siaran persnya, Rabu (30/11/2011).

Selasa, 29 November 2011, pada pertemuan antara jemaat GKI Yasmin dengan pimpinan dan anggota DPR RI, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengharapkan diadakan musyawarah antara Pemerintah Kota Bogor dan GKI Yasmin terkait keputusan Mahkamah Agung yang hingga kini belum dijalankan Pemkot Bogor.

Marzuki Alie berpendapat, keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang sudah tetap itu bahkan diminta ulang untuk dinegosiasikan ulang dengan menempuh jalur musyawarah dan mufakat.

Setara Institute memandang "negoisasi ulang" dalam menyikapi putusan pengadilan tertinggi adalah kekeliruan cara pandang yang justru akan melemahkan supremasi hukum dan preseden pengabaian putusan-putusan pengadilan.

"Pernyataan Marzuki Alie, betapa pun itu sah, tapi membahayakan bagi penegakan hukum di negeri ini di masa yang akan datang. Bagi Setara Institute, kasus GKI Yasmin justru menjadi penentu apakah Indonesia adalah negara hukum atau negara kekuasaan (yang disponsori oleh kelompok-kelompok tertentu). Jika kita lolos dari batu ujian ini, supremasi hukum dapat diselamatkan," kata Bonar.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin dengan memerintahkan Wali Kota Bogor untuk mematuhi perintah dan putusan pengadilan. SBY harus memberikan teladan bagaimana hukum harus ditegakkan. Sekalipun wali kota memiliki otonomi, atas dasar bahwa persoalan keagamaan merupakan domain pemerintah pusat, Presiden dapat mengintervensi. Tidak cukup soal ini dipercayakan kepada Mendagri Gamawan Fauzi yang sebenarnya juga turut mendukung pembangkangan yang dilakukan Wali Kota Bogor," demikian siaran pers Setara Institute.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Kemenhub Perketat Pengawasan Arus Balik, Khususnya yang Menuju ke Jakarta

Nasional
Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Dukung Tenaga Medis, Tim Kesehatan Mental Ditempatkan di RS Darurat Wisma Atlet

Nasional
Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Terus Bertambah, Kini Ada 135 Napi Asimilasi yang Tercatat Bikin Kejahatan Lagi

Nasional
Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Pemerintah: Kita Harus Kembali Produktif, namun Tetap Aman dari Penularan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Banyak Anak-anak Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Jubir Pemerintah Ungkap Bagaimana Corona Berkembang di Tubuh Manusia hingga Penularannya

Nasional
100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

100 Kilogram Ikan Segar Dibawa dari Maluku untuk Menu Makanan Pasien RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Ini Sebaran 22.750 Kasus Covid-19 Indonesia: Jakarta 6.709, Jatim 3.886

Nasional
Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Berbahagia, yang Tak Boleh Hilang Saat Idul Fitri di Tengah Pandemi...

Nasional
Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 5.642 Pasien Covid-19 Sembuh, Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Nasional
Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Cerita Penguji Spesimen Covid-19: Kerja 6 Jam Tanpa Makan, Minum dan Buang Air

Nasional
Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Gugus Tugas: Wajib Tunjukkan Surat Rapid Test dan PCR jika Ingin ke Luar Daerah

Nasional
UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

Nasional
Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Grafik Covid-19 Masih Naik-Turun, Warga Diminta Patuhi Aturan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X