Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yunus Mengaku Berani Periksa Presiden

Kompas.com - 30/11/2011, 16:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Yunus Husein, Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berani memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya jika dirinya terpilih sebagai pimpinan KPK. Pengakuan itu dia sampaikan ketika fit and proper test Capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (30/11/2011).

Awalnya, Yunus dimintai tanggapan oleh Bambang Soesatyo, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, mengenai catatan tentang dirinya dari Pansel Capim KPK. Menurut Pansel, latar belakang Yunus sebagai Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dikhawatirkan mengganggu independensi ketika bekerja di KPK.

"Saudara harus yakinkan kami akan bekerja independen. Karena kita tahu semua, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden dan untuk pencitraan Presiden. Apakah saudara berani membongkar kasus Bank Century?" kata Bambang.

Bambang lalu menjelaskan apa yang sudah dia katakan kepada media mengenai temuan tiga surat yang ditandatangani Sri Mulyani dan Boediono sebelum pengucuran bailout Bank Century. Surat itu ditujukan untuk Presiden. Tentunya, kata dia, diperlukan pemanggilan ketiga pihak itu.

"Apakah saudara berani melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang dekat Presiden ini, saudara Boediono dan Sri Mulyani. Dan bisa saja diperlukan klarifikasi Presiden karena surat ini untuk Presiden," tanya Bambang.

Atas pertanyaan itu, Yunus menjawab, "Independensi kita lakukan bersama-sama. Tentu bukan hanya oleh saya tapi komisioner lain, institusi juga, lalu kita buat transparan."

"Kalau diperlukan keterangan bisa saja ada pemanggilan. Kalau dimungkinkan, karena menghormati kepala pimpinan negara, bisa juga diminta keterangan langsung ke yang bersangkutan. Tapi kalau ditanya berani atau ngga, yah usaha bersama-sama dengan dukungan semuanya, Insya Allah kita berani lakukan," tambah dia.

"Jadi berani?" tanya Bambang lagi.

"Jawabannya berani," jawab mantan Kepala PPATK itu disambut tepuk tangan anggota dan tamu.

Mendengar jawaban Yunus, Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III bertanya, "Kalau (komisioner) lainnya ngga brani, bapak berani?"

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com