Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Kriteria Pimpinan KPK Versi Demokrat

Kompas.com - 30/11/2011, 14:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, pihaknya memiliki lima kriteria dalam memilih empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015.

Kriteria pertama, kata Benny, pimpinan KPK memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal teknis penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kriteria itu, kata dia, wajib dimiliki pimpinan agar dapat bekerja dan bisa mempertanggungjawabkan langkahnya ke publik.

Kriteria kedua, ujar Benny, pimpinan KPK memiliki pengalaman dan jaringan yang luas sebagai aktivis antikorupsi. "Ini untuk mewakili kelompok pegiat antikorupsi," kata Benny di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu (30/11/2011).

Kriteria ketiga, ujar Benny, pimpinan KPK memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan lembaga penegak hukum lain maupun lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kriteria keempat, kata Benny, pimpinan KPK menguasai teknis maupun permasalahan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. "Terakhir, pimpinan KPK memiliki kemampuan manajerial dan bekerja dalam tim sebagai wujud prinsip pimpinan kolektif kolegial," ujarnya.

Dikatakan Benny, dari lima calon yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan sudah ada calon yang masuk kriteria Partai Demokrat. Pihaknya juga akan mendorong fraksi partai lain untuk mengadopsi lima kriteria itu.

Fraksi mana saja yang kira-kira sepaham dengan Partai Demokrat? "Saya rasa hampir semua sepaham," jawab Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com