Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini Ada 1.500 Aduan Jaksa Nakal

Kompas.com - 25/11/2011, 00:25 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menyatakan, sepanjang tahun 2011 Komisi Kejaksaan Agung telah menerima sebanyak 1.500 laporan dari masyarakat terkait jaksa yang melakukan penyimpangan.

Hingga September tahun ini, pengaduan yang telah diselesaikan sebanyak 196 laporan dan jaksa bermasalah telah dikenai sanksi. Jumlah 196 itu kebanyakan di wilayah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

"Memang ada yang melapor pemerasan, penyuapan, dan sebagainya. Tapi, tidak semua laporan itu dilengkapi dengan bukti sehingga kita kesulitan. Jadi kadang hanya keterangan dari pelapor saja," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Menurutnya, jika kasus yang ditutup tersebut ada tambahan bukti berupa indikasi pelanggaran, Kejagung siap membuka kembali aduan yang dilaporkan masyarakat.

"Karena tidak ada bukti yang mendukung ya kita tutup (aduannya). Tapi sewaktu-waktu nanti ada bukti yang mengarah ke sana, misalnya transfer dan sebagainya atau ada saksi melihat, ada fotonya, kita buka kembali," tegasnya.

Ia menyatakan, Kejagung tak membenarkan adanya penyimpangan, terutama menerima suap yang dilakukan oknum aparatur kejaksaan karena minimnya biaya untuk menangani perkara.

Kejagung, kata Marwan, selalu menggelontorkan dana yang diminta kejaksaan tinggi ataupun kejaksaan negeri yang kekurangan biaya perkara. "Saya rasa itu tidak bisa dijadikan alasan. Mereka biasanya minta Kejagung. Pak Jaksa Agung (Basrief Arief) mendrop dana dari dana-dana lain yang ada, walaupun tidak ada alokasinya kita harus penuhi. Kalau enggak, nanti enggak jalan sidangnya," jelasnya.

Dengan adanya 1.500 pengaduan ini, tutur Marwan, pihaknya akan memperbarui pejabat struktural yang selama ini mengabaikan kewajiban pengawasan melekat (waskat) yang dibebankan pada setiap aparatur kejaksaan. Selain itu, akan dicanangkan Indeks Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) untuk mencegah jaksa yang "makan gaji buta".

"Selama ini waskat itu diabaikan, makanya tahun ini dicanangkan lewat buku, buku waskat. Nah kita ingin setiap hari ini ditulis dan nanti dilaporkan. Demikian ini bisa mengeliminir karena kalau menghilangkan sama sekali (jaksa nakal) susah juga ya, karena watak orang itu. Watak sudah rusak, mau diapain juga susah. Saya minta ada apel pagi sore, untuk IPKJ. Jadi jangan enak saja bolos-bolos, tapi dapat remunerasi. Nanti akan dilaporkan ke Jamwas," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com