Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Terima Disebut Tak Teliti

Kompas.com - 21/11/2011, 14:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Abraham Samad, salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terima jika disebut tak teliti terkait kesalahan dalam surat pemberian kuasa untuk mengumumkan harta kekayaannya.

"Enggak apa-apalah. Terima saja," kata Abraham di sela-sela uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, Senin (21/11/2011).

Abraham dimintai tanggapan penilaian beberapa anggota Komisi III, salah satunya Saan Mustofa, bahwa dia tidak teliti. Padahal, pimpinan KPK memerlukan ketelitian dalam bekerja lantaran menyangkut penanganan kasus.

Abraham mengatakan, dia sempat ragu sebelum menandatangani surat kuasa itu. Untuk diketahui, dalam surat sudah tertulis bahwa dia menyerahkan kuasa kepada lima pimpinan KPK sewaktu kepemimpinan Taufiequrochman Ruki. Padahal, saat ini merupakan kepemimpinan Busyro Muqoddas.

"Ada pertanyaan dalam hati saya, tetapi saya pikir semua anggota Pansel orang-orang hebat. Jadi saya percaya saja. Mungkin belum ada formulir barunya," kata putra Makassar itu.

Abraham mengatakan, yang terpenting adalah data harta yang dia tulis dalam laporan harta kekayaan. "Itu saya hati-hati benar. Sampai tabungan isinya Rp 200.000 saya laporin," ucapnya.

Dalam laporan harta, Abraham mengaku memiliki tujuh rekening. Sebagian tabungan itu hanya berisi ratusan ribu rupiah. Ketika ditanya mengapa ia membuka hingga tujuh rekening, menurutnya, ia tergiur hadiah dari bank.

Anda melihat Pansel sengaja menjebak? "Wallahualam," jawab advokat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com