Diduga Teroris, Malaysia Tangkap 2 WNI

Kompas.com - 17/11/2011, 18:08 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat Malaysia menangkap dua orang warga negara Indonesia pada 14-15 November lalu terkait kasus terorisme. Inisial keduanya adalah S bin R (33) yang memiliki dokumen lintas batas dengan kode W531661, dan D bin B (28) yang menggunakan paspor bernomor S412068.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan kedua orang yang berasal dari Bugis, Makassar itu ditangkap karena turut membantu dan memberi fasilitas kepada jaringan teroris Abu Omar dalam pembelian senjata api dari Filipina Selatan dan disalurkan melalui, Tawau, Sabah menuju ke Indonesia. "Sekarang mereka masih ditangani oleh special task force Malaysia," ujar Saud di Gedung Humas Polri, Kamis (17/11/2011).

Selain keduanya, kata Saud, Malaysia juga mengamankan 10 warga negara Malaysia berinisial MAD, YS, MAU, M bin H, AP, MN bin D, Z bin S, P bin H, S bin A dan KB. Mereka ditangkap di Tawau. Warga Malaysia tersebut juga turut membantu jaringan Abu Omar. Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama Polri dan kepolisian Malaysia.

"Setiap ada kegiatan penangkapan kita saling koordinasi. Mereka langsung mengembangkan. Waktu ini ada penangkapan tanggal 14 juli lalu di sini dan langsung dikembangkan oleh mereka (polisi Malaysia)," sambungnya.

Saud menyatakan data diri dari kedua orang WNI saat ini belum diketahui oleh pihak Indonesia. Termasuk profesi keduanya bersama 10 orang Malaysia serta keterkaitan mereka dalam jaringan Abu Omar.

Barang bukti dari penangkapan pun belum dapat disampaikan saat ini. "Belum kita dalami, yang jelas mereka WNI. Nanti akan di-kroscek lagi bagaimana hasil pemeriksaannya," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.