Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa Diperiksa Terkait Kasus Hambalang

Kompas.com - 17/11/2011, 13:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pemasaran PT Anak Negeri sekaligus terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, Kamis (17/11/2011), kembali menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini anak buah Muhammad Nazaruddin itu dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pusat latihan olahraga, Hambalang, Jawa Barat.

"Setelah melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan), Hambalang, kami sudah tingkatkan ke proses penyelidikan, permintaan keterangan, salah satunya Ibu Rosa," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Namun, Johan mengaku tidak mengetahui keterkaitan Rosa dalam kasus tersebut. Hanya, kata Johan, KPK berfokus pada proses pengadaan bangunan dan proses pembangunan proyek itu.

Setelah kasus Hambalang ini ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Agustus lalu, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. Namun, Johan belum dapat mengungkapkan siapa saja yang diperiksa terkait kasus yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Siapa pun yang dibutuhkan keterangannya dalam proses penyelidikan ini akan dipanggil," kata Johan.

Dia menjelaskan, penyelidikan proyek Hambalang berangkat dari penyidikan kasus wisma atlet SEA Games yang juga menjerat Rosa dan Nazaruddin. Saat menggeledah kantor Permai Grup (perusahaan milik Nazaruddin) di Mampang, Jakarta Selatan, KPK menemukan data yang mengarah ke Hambalang. Ditambah informasi dari salah satu tersangka kasus wisma atlet yang tidak disebutkan namanya oleh Johan.

"Data yang kami peroleh dari hasil penggeledahan, suap Sesmenpora, muncullah informasi-informasi yang pernah disampaikan salah satu tersangka suap Sesmenpora," ungkapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, dugaan korupsi pada proyek Hambalang muncul setelah Nazaruddin mengungkapkan adanya aliran dana dari pemenang tender proyek senilai Rp 1,52 triliun tersebut ke Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Mantan anggota DPR itu mengatakan, ada dana Rp 50 miliar dari PT Adhi Karya ke Anas Urbaningrum dan sejumlah politisi Demokrat lainnya. Uang itu, kata Nazaruddin, digelontorkan saat Kongres Partai Demokrat yang berlangsung pada Januari 2010. Diduga, uang itu dialirkan untuk pemenangan Anas sebagai Ketum Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com