Kekerasan di Papua karena Perebutan "Rezeki"

TIMIKA, KOMPAS.com — Kekerasan di Timika, Papua, akibat perebutan "rezeki" antara para oknum TNI dan oknum anggota Polri yang ditugaskan di perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia. Mereka "bermain" di tengah tuntutan kenaikan upah dan kesejahteraan karyawan setempat.    

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua, Yusan Yeblo, dihubungi per telepon di Timika, Rabu (9/11/2011), mengatakan, Papua dalam segala hal menjadi lahan bagi sebagian besar warga dari luar untuk mencari kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Tetapi di balik ambisi besar ini, rakyat Papua selalu dikorbankan.    

"Pelanggaran HAM terjadi setiap tahun atas nama NKRI. Hukum tidak berfungsi karena aparat keamanan lebih mengedepankan kekerasan, intimidasi, dan teror seperti terlihat dalam menangani kasus kongres Papua di Jayapura beberapa waktu lalu, yang menyebabkan tiga orang tewas dan lain luka-luka," kata Yeblo.   

Ia pun mempertanyakan kehadiran anggota Densus 88 di Timika dan sejumlah penembak misterius di wilayah itu. Karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut hak dan kesejahteraan, bukan anggota teroris. Mereka itu warga negara Indonesia yang berada di Papua, menuntut diperlakukan sebagai karyawan yang setara.    

Jika Pemerintah Indonesia tetap menggunakan cara-cara seperti diperagakan pada masa lalu dalam menangani setiap aspirasi masyarakat Papua, persoalan tidak akan pernah selesai. Pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah diselesaikan, tetapi masalah HAM setiap tahun terus menumpuk.    

Yeblo mengatakan, "Papua ini ibarat panggung besar dan semua orang ingin mementaskan drama di dalamnya, atas nama NKRI dan keutuhan bangsa. Semua orang ingin terlibat untuk mendapatkan sesuatu, atau berbicara dan mengeluarkan pendapat, tetapi tidak tahu masalah sebenarnya di lapangan."

Ia juga menambahkan, "Apa yang terjadi sekarang merupakan akumulasi dari setumpuk persoalan kemanusiaan, pelanggaran HAM dan perampasan hak-hak orang Papua masa lalu, sejak tahun 1962 sampai hari ini."