Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akan Evaluasi Dana dari PT Freeport

Kompas.com - 04/11/2011, 15:30 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota kepolisian di Papua mendapat uang saku keamanan dari PT Freeport Indonesia per bulan sebesar Rp 1.250.000. Hal ini menjadi polemik mengingat sejumlah pihak mempertanyakan independensi Polri dalam melindungi warga Papua.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Polisi RI Jenderal Timur Pradopo berjanji akan melakukan evaluasi terhadap uang saku tersebut. "Saya kira semua menjadi evaluasi bagi kita bagaimana melengkapi, kemudian memenuhi kebutuhan di sana," ujar Timur di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Ditanya apakah evaluasi itu termasuk dengan langkah Polri berhenti menerima dana dari PT Freeport, Timur langsung mengamininya. "Saya kira yang terbaik itu bahwa kita bisa sendiri memenuhi. Kalau pun toh nanti misalnya masih seperti ini, akuntabilitasnya sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Rencananya, Polri akan kembali menganggarkan dana yang sesuai untuk kebutuhan anggota kepolisian di Papua. Pasalnya, kebutuhan hidup anggota polisi di Papua berbeda dengan di tempat operasi lainnya.

Di Papua, menurut Kapolri, termasuk daerah operasi yang sulit. Anggaran untuk biaya operasional kepolisian, terutama untuk Papua, telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Tentunya nanti kita anggarkan. Sekali lagi itu yang bisa kita lakukan yang optimal untuk mendukung operasi khususnya di tempat-tempat sulit. Yang menjadi prioritas terutama memang Papua," tandasnya.

Saat ini, dana operasional polisi yang dikeluarkan dari anggaran dasar kepolisian adalah senilai Rp 4,2 triliun. Namun, dana itu bukan hanya untuk anggota kepolisian di Papua. Namun, dana itu juga disebar untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Polri menyatakan dengan adanya perbedaan kondisi medan dan kebutuhan hidup yang sulit di Papua, PT Freeport berinisiatif secara sukarela memberikan bantuan fasilitas bagi anggota polisi di Polda Papua.

Kesepakatan tersebut dilakukan di antara dua pihak tersebut, dengan menerima bantuan seperti jaket untuk musim dingin dan juga kendaraan patroli. Namun, hingga kini Polri belum bisa menyebutkan secara jelas berapa nilai bantuan dari PT Freeport itu secara keseluruhan karena masih menunggu tim yang dikirimkan ke Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

    Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

    Nasional
    Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

    Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

    Nasional
    Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

    Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

    Nasional
    Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

    Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

    Nasional
    Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

    Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

    Nasional
    Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

    Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

    Nasional
    Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

    Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

    Nasional
    Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

    Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

    Nasional
    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

    Nasional
    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

    Nasional
    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Nasional
    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Nasional
    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com