Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan JK soal Kampanye Komodo

Kompas.com - 02/11/2011, 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Duta Komodo Jusuf Kalla meminta berbagai pihak agar tak perlu membesar-besarkan masalah kantor Yayasan New7wonders di Swiss yang tidak jelas seperti yang disebutkan Dubes RI di Swiss, Djoko Susilo. Djoko sempat meragukan kredibilitas New7Wonders Foundation.

Di era digital seperti sekarang ini, kata Jusuf Kalla (JK), sangat memungkinkan bagi semua orang mengetahui profil lembaga atau yayasan lewat internet.

"Swiss itu kan tidak seperti di kampung bahwa kalau cari alamat harus ke RT/RW. Sekarang sudah era digital. Kita cukup buka website, kan sudah jelas. Masalah kantor tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Hanya kita di Indonesia yang masih suka sama kantor besar," ungkap JK dalam sebuah wawancara di Astra Toyota, Rabu (2/11/2011).

Ia menjelaskan, New7wonders adalah sebuah yayasan/lembaga yang mengurus masalah dunia sehingga sangat memungkinkan bagi aktivis atau pengurus yayasan tersebut akan selalu keliling dunia.

"Maka bicara soal kantor itu tidak teramat penting, dan kantor pun tak harus dilihat dari besarnya," ungkap JK.

Ketua Palang Merah Indonesia ini menyatakan, sekarang ini dunia sudah berubah, dunia sudah di era serba digital.

"Sementara itu, Pak Dubes itu mengecek kantor New7wonders seperti cari RT/RW. Dia kan tidak pernah telepon, SMS, e-mail, dan faks untuk ajak ketemu. Nah kalau itu dilakukan, pasti akan bisa, jadi bukan seperti mencari alamat di RT/RW," ungkapnya.

Saat ditanya bagaimana ia melihat keabsahan lembaga New7wonders sebagai pelaksana tujuh keajaiban dunia, JK mengungkapkan bahwa ajang tersebut sudah berlangsung untuk kali kedua. Sebelumnya diadakan juga 7 Keajaiban Dunia Baru Buatan Manusia, dan saat itu ada 100 juta orang yang terlibat.

Disampaikan, pada saat pengumuman 7 Keajaiban Dunia Baru Buatan Manusia itu, mata dunia tertuju pada gelaran itu. Jumlah wisatawan dari semua negara yang masuk 7 Keajaiban Dunia Baru Buatan Manusia meningkat 3-4 kali lipat.

Sebelum ditunjuk sebagai Duta Komodo, JK mengaku sudah mengecek keabsahan Yayasan New7wonders di internet. JK melihat beberapa berita di internet tentang bagaimana keterlibatan presiden negara yang menjadi finalis 7Wonders Nature ini mengampanyekan negaranya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com