Hentikan Pendekatan Keamanan di Freeport!

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk penyelesaian konflik hubungan industrial yang terjadi di Freeport, yang harus dikedepankan adalah perundingan yang bebas antara pihak buruh dan pengusaha. Pendekatan keamanan yang diberlakukan di Freeport justru menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal dan merupakan intimidasi bagi kemerdekaan berserikat buruh Freeport.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty saat melakukan konferensi pers di Kantor Imparsial, Kamis (27/10/2011). Menurut Poengky, pemerintah saat ini terkesan selalu menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan semua kasus daerah tersebut.

"Pemerintah untuk jernih dan komprehensif melihat konteks permasalahan di Papua, salah satunya apa yang terjadi di wilayah PT Freeport, Timika. Karena itu, formulasi untuk melakukan pendekatan keamanan tidak dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah Papua," ujar Poengky.

Oleh karena itu, kata Poengky, Imparsial mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan di Freeport dan menarik semua pasukan keamanan keluar dari meja perundingan antara perusahaan tersebut dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga harus mengusut tuntas penembakan misterius yang menewaskan tiga karyawan Freeport.

"Sebab, kalau kita lihat jatuhnya korban meninggal Petrus Ayamiseba akibat tembakan aparat kepolisian di Freeport ketika itu dapat dikatakan kembali mengulang kasus-kasus kekerasan dan penembakan terhadap buruh yang terjadi pada zaman Orde Baru dulu," kata Poengky.

Seperti diberitakan, dalam bulan Oktober ini eskalasi kekerasan meningkat di tiga daerah Papua, yakni di wilayah pertambangan Freeport, Timika; Padang Bulan, Abepura; dan di Mulia, Puncak Jaya. Dari sejumlah kasus kekerasan di tiga daerah tersebut, telah jatuh korban jiwa sebanyak 14 orang.

Kapolri Timur Pradopo pada Selasa (25/10/2011) menyatakan, semua polsek di wilayah Papua dalam kondisi siaga satu dan mengirimkan pasukan Brimob sebanyak 170 orang dari Jakarta untuk membantu Polda Papua mengamankan daerah tersebut.