Perusahaan yang Menang Titipan DPR

Kompas.com - 26/10/2011, 17:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Sanjaya, menginstruksikan panitia pengadaan untuk memenangkan sejumlah perusahaan sebagai pelaksana proyek pengadaan pada tahun anggaran 2009 tersebut.

Dalam instruksinya, Ridwan mengatakan perusahaan-perusahaan yang harus dimenangkan itu merupakan titipan DPR. Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan atas Ridwan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

"Terdakwa menyampaikan arahan kepada panitia pengadaan dengan mengatakan, 'Ini tolong dibantu untuk dimenangkan karena merupakan titipan dari DPR dengan tujuan untuk membantu menggolkan RUU (rancangan undang-undang) ketenagalistrikan, juga titipan dari kejaksaan dan kepolisian. Untuk mengakomodasi keinginan dari anggota DPR maka saya minta panitia pengadaan agar mengangkat nilai perusahaan'," ujar jaksa penuntut umum KMS Roni menirukan instruksi Ridwan.

Dakwaan menyebutkan bahwa Ridwan selaku pejabat pembuat komitmen melakukan tindak pidana korupsi bersama Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM Jacobus Purwono dengan mengarahkan pemenangan sejumlah perusahaan sebagai pelaksana proyek. Atas jasanya itu, dia memperoleh keuntungan Rp 14,6 miliar sementara Jacobus mendapat Rp 1 miliar.

Arahan tersebut disampaikan Ridwan kepada panitia pengadaan sekitar Mei 2009 di ruang rapat panitia pengadaan, Kementerian ESDM. Saat itu, Ridwan menyebut tiga nama perusahaan, yaitu PT Ridho Teknik untuk paket pengerjaan di Aceh, PT Paesa Pasindo untuk di Sumatera Selatan dan Bengkulu, serta PT Berdikari Utama Jaya untuk pengerjaan di Sumatera Barat.

Bahkan, Ridwan mengaku siap bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya sembari menunjukkan daftar perusahaan yang akan ikut tender. Panitia pengadaan lalu mengadakan evaluasi administrasi dan teknis terhadap perusahaan-perusahaan dalam daftar yang diajukan Ridwan tersebut. Hasilnya, beberapa perusahaan yang diajukan Ridwan itu ternyata tidak lulus evaluasi.

Namun, Ridwan memaksa agar perusahaan rekomendasinya tetap diloloskan. Dia lantas memerintahkan panitia pengadaan mengganti dokumen jaminan penawaran yang seharusnya tidak lolos evaluasi administrasi itu.

"Perbuatan terdakwa (Ridwan) melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jaksa di lembaga pemerintahan," kata jaksa Pulung Rinandoro.

Ridwan didakwa melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam dakwaan primer, Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dalam kasus ini, Jacobus juga menjadi tersangka.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Nasional
IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X