Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Ada Komunikasi yang Tidak Jujur

Kompas.com - 18/10/2011, 10:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, ada menteri asal PKS yang diberi tahu secara informal bahwa partainya menginginkan yang bersangkutan di-reshuffle dari kabinet. Padahal, kata dia, PKS tidak pernah menginginkan hal itu.

Hal itu dikatakan Hidayat sebelum rapat paripurna di kompleks DPR, Selasa (18/10/2011). Namun, Hidayat tak menyebut siapa pihak yang mengatakan itu.

Ketika ditanya apakah menteri yang dimaksud adalah Tifatul Sembiring yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika ketika dipanggil ke Cikeas, Hidayat menjawab, "Anda akan melihat pada saat nanti diputuskan oleh Pak Presiden."

Hidayat mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan komunikasi yang tidak jujur itu dalam menyikapi masalah koalisi. Faktor lain yang akan disikapi, lanjut anggota Majelis Syuro PKS itu, yakni jika ada pengurangan jatah menteri untuk PKS.

"Kalau empat menteri, koalisinya lima tahun. Kalau tiga menteri, koalisinya berarti tidak harus lima tahun misalnya. Itu bagian yang akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS pada waktunya," jelas Hidayat.

Sampai saat ini, tambah Hidayat, PKS belum menerima informasi resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pergantian menteri asal PKS atau pengurangan jatah menteri. Namun, dia mengakui, banyak informasi yang beredar tentang pengurangan jatah menteri PKS.

Meski telah memasuki hari akhir proses penggodokan rehuffle, Hidayat tetap belum yakin bahwa menteri asal PKS tak di-reshuffle. Pasalnya, kata anggota Komisi I itu, perubahan dapat dilakukan di detik-detik terakhir.

"Anda tahu dahulu calon Menteri Kesehatan sampai pukul 19.00 masih terima karangan bunga, tapi ternyata tidak jadi. Anda tahu ada menteri pada periode sekarang sudah diundang dilantik di Istana, tapi kemudian tidak jadi dilantik. Anda tahu ada dua calon wakil menteri yang sudah menandatangani fakta integritas, tetapi ternyata tidak jadi. Jadi, ini adalah politik dan bisa terjadi perubahan di detik-detik terakhir," papar Hidayat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

    Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com