Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Parpol Ajukan Nama Menteri

Kompas.com - 13/10/2011, 18:52 WIB
Hindra Liu

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada pertemuan dengan para pimpinan partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Kamis (13/10/2011), menyampaikan adanya sejumlah menteri dari partai politik yang akan digeser atau dikeluarkan. Maka itu, Presiden meminta pimpinan partai politik untuk menyerahkan nama pengganti.

"Sesuai kesepakatan, akan diberikan kesempatan kepada pimpinan partai politik untuk menyampaikan namanya. Namun, tetap keputusan di tangan Presiden," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa kepada para wartawan di Cikeas, Bogor, Kamis.

Menurut Hatta, para pimpinan Parpol sepakat menyerahkan pengganti menteri yang dicopot kepada Presiden. Pada kesempatan itu, Hatta juga meminta masyarakat agar tak melakukan dikotomi antara calon menteri dari partai politik dan calon profesional. Hatta mengatakan, calon menteri dari Parpol juga memiliki kualitas yang sama dengan kalangan profesional.

Senada dengan Hatta, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, hingga saat ini Kepala Negara masih berkonsentrasi pada reshuffle. Terkait calon-calon pengganti menteri dari parpol yang digeser, Presiden akan melakukan konsultasi dengan pimpinan parpol yang bersangkutan.

"Ini tahap finalisasi. Kita berikan kepercayaan penuh kepada Presiden untuk menyusun tim yang terbaik. Pasalnya, tim yang terbaik inilah yang akan membantu Presiden menuntaskan tugas sampai 2014," kata Anas.

Di kediamannya, Presiden juga menunjuk sejumlah nama sebagai wakil menteri. Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar diangkat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Ali Gufron dipilih sebagai Wakil Menteri Kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com