Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Isi Dulu Perut Kita

Kompas.com - 13/10/2011, 12:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan ekspor sejumlah pangan yang dilakukan pemerintah. Menurut Megawati, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Kritik itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar "Krisis Keuangan dan Pangan: Peluang atau Ancaman" di Kompleks DPR, Kamis (13/10/2011). Seminar diadakan Fraksi PDI-P.

"Ini urusan krisis pangan loh. Kita ekspor terus. Kita bangga pada ekspor. Saya bukannya antiekspor. Boleh ekspor tapi isi dulu perut kita di sini. Isi dulu kebutuhan dalam negeri kita ini. Tapi alasannya kan kembali pada mahzab uang. Selalu hitungannya uang," kata Megawati.

Megawati menilai krisis pangan di Indonesia serta di dunia sudah di depan mata. Krisis pangan, menurut dia, semakin menjadi ancaman jika melihat meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Dia menilai program keluarga berencana tidak berjalan.

"Saya kalau ke daerah, satu kilometer (lihat) ibu-ibu muda bawa bayi. Paling tidak 30 bayinya itu. Saya pikir, kalau satu kilometer 30, sekian ratus kilometer berapa bayi yang nongol. Kalau dibilang penduduk Indonesia 200 (juta) berapa yah, saya nggak percaya lah itu. Saya hitung maksimal aja sudah 250 juta. Mau dikasih makan apa yah mereka," kata Megawati.

Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani menilai, dalam produk tertentu, pemerintah lebih suka mengambil kebijakan impor daripada meningkatkan produksi dalam negeri. Putri Megawati itu memberi contoh impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Puan juga mengingatkan tentang dikuasainya 60 persen obligasi negara oleh asing. Menurut dia, dikuasainya obligasi negara serta belum siapnya swasembada pangan menjadi ancaman ke depan.

"Bayangkan bila investor asing menarik dananya karena krisis negara masing-masing atau bila Thailand dan Vietnam menghentikan ekspor berat karena krisis di negaranya," ucap Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com