Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Isi Dulu Perut Kita

Kompas.com - 13/10/2011, 12:48 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan ekspor sejumlah pangan yang dilakukan pemerintah. Menurut Megawati, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Kritik itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar "Krisis Keuangan dan Pangan: Peluang atau Ancaman" di Kompleks DPR, Kamis (13/10/2011). Seminar diadakan Fraksi PDI-P.

"Ini urusan krisis pangan loh. Kita ekspor terus. Kita bangga pada ekspor. Saya bukannya antiekspor. Boleh ekspor tapi isi dulu perut kita di sini. Isi dulu kebutuhan dalam negeri kita ini. Tapi alasannya kan kembali pada mahzab uang. Selalu hitungannya uang," kata Megawati.

Megawati menilai krisis pangan di Indonesia serta di dunia sudah di depan mata. Krisis pangan, menurut dia, semakin menjadi ancaman jika melihat meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Dia menilai program keluarga berencana tidak berjalan.

"Saya kalau ke daerah, satu kilometer (lihat) ibu-ibu muda bawa bayi. Paling tidak 30 bayinya itu. Saya pikir, kalau satu kilometer 30, sekian ratus kilometer berapa bayi yang nongol. Kalau dibilang penduduk Indonesia 200 (juta) berapa yah, saya nggak percaya lah itu. Saya hitung maksimal aja sudah 250 juta. Mau dikasih makan apa yah mereka," kata Megawati.

Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani menilai, dalam produk tertentu, pemerintah lebih suka mengambil kebijakan impor daripada meningkatkan produksi dalam negeri. Putri Megawati itu memberi contoh impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Puan juga mengingatkan tentang dikuasainya 60 persen obligasi negara oleh asing. Menurut dia, dikuasainya obligasi negara serta belum siapnya swasembada pangan menjadi ancaman ke depan.

"Bayangkan bila investor asing menarik dananya karena krisis negara masing-masing atau bila Thailand dan Vietnam menghentikan ekspor berat karena krisis di negaranya," ucap Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com