Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Jangan Sampai Kasus Ketua KPU Jadi Pengalihan Isu

Kompas.com - 12/10/2011, 16:48 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo mengharapkan agar polemik kasus Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary dapat diselesaikan dengan baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Ia mengatakan, jangan sampai kasus tersebut justru menjadi pengalihan isu dari kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi, yang diduga melibatkan petingi-petinggi partai politik.

"Kan penetapan ini bertepatan pada saat Panja Mafia Pemilu di DPR itu lagi sibuk-sibuknya ngurus surat Palsu MK. Jadi, jangan sampai itu jadi pengalihan isu. Tapi, mudah-mudahan bukanlah," ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Sebelumnya, hari ini Mabes Polri akhirnya mengklarifikasi status Hafiz sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat Pemilukada di Halmahera Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Ketut Untung Yoga Ana mengatakan, pihaknya kurang cermat sehingga mengakibatkan adanya kesalahan administratif status Hafiz dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim Bareskrim kepada Jaksa Agung.

Dikatakan Tjahjo, polisi harus segera mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menilai, kasus tersebut bisa saja lebih besar jika dibandingkan Surat Palsu MK, karena telah melibatkan Ketua KPU.

"Karena bisa menjadi pintu masuk bagi kasus-kasus lainnya, kalau memang benar terlibat Ketua KPU. Tapi yang terpenting polisi juga jangan sampai melupakan kasus surat palsu MK itu sendiri," kata Tjahjo.

Seperti diberitakan, beberapa hari belakangan terjadi silang pendapat antara Kejaksaan Agung dan Mabes Polri mengenai status Hafiz Anshary. Kejaksaan Agung berdasarkan surat yang diterima menyatakan status Hafiz adalah tersangka.

Kabareskrim Komjen Pol Sutarman membantah dengan menyatakan bahwa Hafiz belum menjadi tersangka. Surat itu ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Polisi Agung Sabar Santoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Nasional
    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com