Komisi I DPR Pertanyakan Sengketa Perbatasan

Kompas.com - 10/10/2011, 11:54 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil semua pihak terkait untuk mempertanyakan masalah sengketa wilayah dengan Malaysia di Dusun Camar Bulan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

"Saya sudah bicara kepada teman-teman (Komisi I), dan semua mendukung untuk memperdalam masalah ini dan mempertanyakan kepada siapa pun yang harus bertanggung jawab," kata Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin di Kompleks DPR, Senin (10/11/2011).

Hasanuddin mengatakan, ia sudah berbicara dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk membahas masalah ini. Pihak Kemlu, kata dia, berharap agar Bakorsultanal, dinas pemetaan, dan pihak lain ikut diundang DPR.

Berdasarkan informasi di lapangan, kata dia, Malaysia telah mengklaim bahwa wilayah di Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datuk merupakan wilayahnya. Padahal, tutur dia, berdasarkan peta Belanda van Doorn tahun 1906, peta Samba Borneo buatan Belanda, dan Peta Federal Malay State tahun 1935 buatan Inggris, wilayah itu termasuk wilayah Indonesia.

"Kemudian ada MOU Border Commitee tahun 1976 di Kini Balu dan dilanjutkan MOU antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, yaitu Border Committe tahun 1978 di Semarang. Itu ada patok-patoknya. Ternyata sekarang patok itu kok bisa berubah?" tuturnya.

Di Camar Bulan, kata politisi PDI-P itu, Malaysia sudah menguasai seluas 1.495 hektar. Sementara itu, di wilayah Tanjung Datuk, katanya, Indonesia kehilangan 800 meter garis pantai.

Bagaimana kondisi di wilayah itu saat ini? Menurut Hasanuddin, Malaysia sudah membangun taman nasional dan budidaya penyu. Dia belum dapat informasi sejak kapan aktivitas itu berlangsung. Namun, jika melihat bangunan, Hasanuddin memperkirakan aktivitas sudah di atas lima tahun.

"Kalau masih status quo dijaga dong. Jangan sampai ada kegiatan orang lain. Kelihatannya ada kesalahan besar pada tim border committee. Dia tidak mengikuti peta-peta itu, atau ada kelalaian, atau ada kesengajaan. Itu perlu kita perdalam karena tidak boleh menggadaikan (wilayah) untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Sebelumnya, juru bicara Kemlu, Michael Tene, mengatakan, batas wilayah RI-Malaysia di daerah Kampung Camar saat ini masih dalam tahap perundingan. Perundingan lanjutan akan berlangsung pada 16-18 Oktober.

Michael menegaskan, Pemerintah Indonesia dalam setiap perundingan perbatasan selalu mengedepankan kepentingan nasional dan berpedoman kepada Konvensi Hukum Laut yang dibuat PBB (UNCLOS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPR

Nasional
Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

Jala PRT Sebut Perlindungan Negara Terhadap Pembantu Rumah Tangga Masih Kurang

Nasional
Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

Panglima Minta Penegakan Kasus TWP AD Dilakukan Cepat dan Teliti

Nasional
Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

Nasional
Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

Nasional
Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

Kasus Omicron Cenderung Tak Bergejala, Kemenkes Imbau Warga Tetap Taat Prokes

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Jadi 748, Sebanyak 155 Transmisi Lokal

Nasional
Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

Waspada Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir akibat Varian Omicron

Nasional
BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

BPOM: Ada Kemungkinan Molnupiravir Didistribusikan di Apotek

Nasional
Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

Cara Dapatkan Vaksinasi Booster bagi Warga Non-lansia

Nasional
UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE 15 Januari: 84,45 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.054 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

UPDATE 15 Januari: 277.856 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,54 Persen

Nasional
Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Kembali Tembus 1.000 Setelah 3 Bulan

Nasional
UPDATE 15 Januari: Ada 4.345 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Januari: Ada 4.345 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.