Pimpinan KPK akan Lakukan Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan, pimpinan KPK akan melakukan perbaikan-perbaikan menanggapi rekomendasi Komite Etik KPK. Menurut Johan, rekomendasi Komite Etik tersebut wajib dilaksanakan.

"Karena itu bentuk rekomendasi terhadap pimpinan KPK, saya kira pimpinan KPK akan ada perbaikan-perbaikan," kata Johan di Jakarta, Kamis (6/10/2011).

Johan ditanya tanggapan KPK terhadap rekomendasi Komite Etik yang diumumkan kemarin. Salah satu poin kesimpulan Komite Etik menyebutkan, KPK kekurangan sistem internal dalam bentuk kelemahan administrasi.

Kekurangan tersebut selain berpotensi membuat pimpinan dan pegawai KPK lalai, juga dapat menjadi pintu masuk bagi koruptor untuk melakukan serangan-serangan. Contohnya, Kode Etik Pimpinan KPK dan pegawai yang tidak memisahkan Kode Etik dengan Kode Perilaku. Serta belum sempurnanya peraturan internal KPK dan keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia di KPK.

Selain itu, rekomendasi Komite Etik berbunyi agar KPK membentuk Dewan Kode Etik. Pembentukan lembaga yang sedianya diisi ahli-ahli etik itu diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran oleh pimpinan maupun pegawai KPK di masa depan.

Terkait usulan pembentukan Dewan Etik, Johan pribadi mengaku setuju. "Kalau saya pribadi, saya setuju, ada Dewan Etik yang permanen," katanya.  Hanya saja, lanjut dia, keputusan soal pembentukan Dewan Etik tersebut merupakan kewenangan pimpinan KPK.

Kemarin, Komite Etik menyimpulkan bahwa unsur pimpinan KPK Busyro Muqoddas, M Jasin, Chandra M Hamzah, dan Haryono Umar tidak melakukan pelanggaran etik. Namun, ada dissenting opinion atau pendapat berbeda terhadap putusan Chandra dan Haryono.

Sejumlah anggota Komite Etik yang berpendapat berbeda menilai, sebagai pimpinan KPK, sedianya Chandra dan Haryono lebih berhati-hati. Selain itu, Komite Etik menemukan adanya pelanggaran etik ringan yang dilakukan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahadrja dan Sekjen KPK Bambang Praptomo Sunu.