Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembubaran KPK Bukan Hal Baru di PKS

Kompas.com - 05/10/2011, 16:29 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lama mengemuka di internal partai tersebut. Salah satu politisi PKS, Fachri Hamzah, telah berkali-kali mengutarakan hal tersebut.

Anis mengatakan, usulan tersebut tak perlu ditanggapi secara berlebihan. Alasannya, Indonesia adalah negara demokrasi. Banyak orang yang mengkritik DPR dan bahkan mewacanakan Badan Anggaran DPR RI.

"Jadi, kenapa orang begitu sensi (sensitif) dengan masalah ini?" kata Anis kepada para wartawan di sela-sela acara Hari Ulang Tahun ke-66 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10/2011).

Anis mengatakan, PKS tak khawatir pernyataan Fachri akan menurunkan citra PKS. Pernyataan Fachri, yang juga anggota Komisi III DPR RI, berkaitan dengan evaluasi perjalanan KPK sebagai sebuah lembaga negara yang berdiri 9 tahun lalu. Pernyataan itu, kata Anis, juga bukan disebabkan oleh adanya masalah pribadi Fachri terhadap KPK. "Kalau dia punya masalah pribadi (dengan KPK), mana berani dia kritik KPK," ujar Anis.

Menurut Anis, PKS memberikan kebebasan kepada kadernya untuk melontarkan pernyataan. PKS tak akan memberikan teguran kepada Fachri. "Kita memberikan kebebasan kepada individu untuk memberikan ijtihad sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan beliau tidak sekali ini bicara soal itu. Sudah sering sejak beliau di Komisi III. Itu biasa saja," kata Anis.

Saat rapat konsultasi antara DPR dan aparat penegak hukum, yaitu KPK, kepolisian, dan kejaksaan, pada Senin (3/10/2011) lalu, Fachri sempat mengeluarkan wacana tentang pembubaran KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas melihat ada indikasi bahwa pernyataan Fachri itu merupakan sikap Fraksi PKS. Pada saat Fachri menyampaikan pendapat itu, terdapat pimpinan Fraksi PKS dalam rapat tersebut dan mereka tidak menegurnya.

Fachri menegaskan, adalah hak pribadinya untuk bersikap kritis terhadap siapa pun. "Jangankan ke KPK, saya juga kritis kepada Presiden Yudhoyono jika memang ada yang perlu dikritisi," ujarnya.

Fachri juga menyesalkan pandangan seperti mereka yang berseberangan dengan KPK adalah pencuri dan kritik terhadap KPK merupakan serangan balik para koruptor. "Pandangan itu tidak benar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Nasional
    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Nasional
    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Nasional
    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com