Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bisa Panggil Deputi Gubernur BI Budi Mulya

Kompas.com - 04/10/2011, 17:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri informasi soal dugaan aliran dana Rp 1 miliar kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dari mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya bisa saja memeriksa Budi Mulya terkait dengan hal itu.

"Proses penyidikan Century, kan, masih jalan. Memang ada informasi baru. Sekecil apa pun informasi tentu akan kita telusuri," kata Johan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (4/10/2011).

Dugaan aliran dana kepada Budi Mulya itu merupakan temuan sementara audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung secara informal. Hasil audit forensik BPK tersebut memang belum diterima pimpinan DPR secara resmi.

Johan juga mengatakan, pihaknya belum menerima hasil audit forensik soal aliran dana Century itu dari BPK. "Kita tunggu hasilnya," kata Johan.

Berdasarkan pemberitaan Majalah Tempo, Robert Tantular pernah memberikan pinjaman Rp 1 miliar kepada Budi pada 2008. Namun, uang tersebut kabarnya telah dikembalikan Budi setelah Century colaps dan bermasalah.

Adapun kasus bail out Bank Century tengah memasuki tahap penyelidikan di KPK. Sebelumnya KPK memeriksa sejumlah saksi, di antaranya Robert Tantular, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Presiden Boediono. Sejauh ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi terkait penggelontoran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century itu.

Pansus kasus Century DPR menilai, Sri Mulyani dan Boediono yang paling bertanggung jawab terhadap penggelontoran uang itu. Saat itu, Sri Mulyani menjabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sementara Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com