Benny: KPK "Teroris" Bagi Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny K Harman merasa bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai teroris bagi anggota DPR. Menurut dia, akibat sikap KPK, anggota dewan tidak tenang dalam menjalankan tugas.

"Rasanya ini terorisme baru bagi anggota dewan. Anggota dewan hidup dalam suasana ketakutan yang sangat mendalam. Tapi kalau benar kenapa mesti takut," kata Benny saat rapat konsultasi di Komplek DPR, Senin (3/10/2011).

Rapat konsultasi yang diadakan pimpinan DPR itu menghadirkan pimpinan KPK, Kepala Polri, Jaksa Agung, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi. Rapat itu untuk membahas polemik pascapemeriksaan empat pimpinan Badan Anggaran DPR di KPK.

Dalam rapat itu, Benny banyak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan KPK. Menurut dia, pemeriksaan di KPK sering menimbulkan kegaduhan. Selain itu, Benny menilai pimpinan KPK kerap melakukan politisasi dengan mengumumkan hasil pemeriksaan.

Politisi Partai Demokrat itu juga menuding KPK mengganggu kerja Badan Anggaran dalam membahas rancangan anggara pendapatan negara (RAPBN) 2012 dengan memeriksa empat pimpinan Banggar terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurut dia, pemeriksaan seharusnya dilakukan setelah pembahasan RAPBN 2012 selesai. Pembahasan itu harus selesai akhir Oktober 2012 . "Jadi ini bukan penolakan, apalagi dibilang intervensi," ucap Benny.

Ketua KPK Busyro Muqoddas membantah tudingan Benny. Menurut Busyro, KPK tidak pernah menciptakan pemeriksaan untuk membuat gaduh. Terkait tudingan bahwa KPK mempolitisasi kasus, Busyro menjawab, "Ada baiknya dijelaskan apa maksud politisasi. Ngga ada keuntungan bagi kami. Kami bekerja dalam ranah hukum, bukan politik."