Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formapi: Saatnya Parpol Klarifikasi Sumber Dananya!

Kompas.com - 01/10/2011, 13:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Pengamat Parlemen Indonesia (Formapi), Sebastian Salang, menegaskan bahwa kini waktunya bagi partai-partai politik untuk mengklarifikasi sumber dananya kepada publik. Parpol harus mengklarifikasi supaya tidak mendapat citra buruk akibat kecurigaan publik karena dugaan praktek orang per orang yang berperilaku sebagai dermawan atau donatur.

"Parpol juga tak mau dong dituduh hal seperti itu, yang dananya berasal dari APBN dan dikelola kadernya yang ada di Bangar (Badan Anggaran). Tetapi, menurut saya kasus ini penting bagi parpol untuk mengklarifikasi, apakah memang betul ada dana yang mengalir ke parpol melalui kader-kadernya di Banggar, bendahara atau wakil bendahara di banggar. Jangan-jangan, partainya terkena efek buruk saja," tegasnya, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/10/2011).

Dia mengatakan parpol harus memberikan klarifikasi, sehingga sumbangan itu dianggap sebagai sumbangan yang sah menurut hukum.

"Tapi, kan sulit bisa memisahkan untuk mengetahui berapa yang masuk ke kantong pribadi dan disumbangkan ke partai, ini kan campur aduk. Nah, ketidakjelasan ini menurut saya, kecurigaan terhadap parpol bisa terungkap," ucapnya.

"Kalau dicek anggota Banggar itu isinya hampir semua parpol bendahara dan wakilnya yang ada di Banggar. Jangan lupa, anggota Banggar itu juga memperhatikan perwakilan dari fraksi, perwakilan fraksi berarti perwakilan parpol. Nah, itu yang perlu dibuktikan darimana duit yang mereka ambil itu, apakah mengalir ke parpol apakah ke kantong pribadi mereka," tegasnya.

Untuk itu, menurutnya, parpol juga punya kepentingan untuk mengungkap semua ini sambil membenahi keuangan partainya ke depan.

(Srihandriatmo Malau/Johnson Simanjuntak)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com