Johan: KPK Tidak Berantem dengan DPR!

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP membantah telah terjadi perselisihan antara KPK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurut Johan, polemik itu terjadi hanya karena perbedaan pemahaman.

"Tidak ada secara kelembagaan KPK berantem dengan DPR. Jadi, secara lembaga hubungan baik-baik saja. Yang terjadi adalah miss persepsi atau miss komunikasi antara pimpinan DPR dan pimpinan KPK," kata Johan pada diskusi bertema "Banggar DPR Geger" di Warung Daun, Sabtu (1/10/2011).

Johan mengatakan, KPK membutuhkan keterangan empat anggota DPR terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kebetulan, kata dia, empat anggota itu adalah pimpinan Banggar.

Johan menambahkan, penyidik perlu mengetahui proses munculnya angka Rp 500 miliar untuk proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Kemnakertrans. Selain itu, kata dia, ada keterangan yang perlu diklarifikasi kepada empat orang itu. Setelah diperiksa, tutur Johan, muncul reaksi yang menolak pemeriksaan dilakukan atas nama Banggar.

"Muncul reaksi juga, kalau memanggil jangan persoalkan kebijakan. Padahal, tidak seperti itu yang ingin kami dapatkan," kata Johan.

Johan mengaku geli mendengar pernyataan anggota Banggar yang mempertanyakan mengapa KPK tidak datang ke DPR, lalu mengambil data-data terkait pembahasan anggaran itu. Dalam proses penyidikan, kata Johan, keterangan saksi diperlukan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Ia menambahkan, jangan diartikan bahwa pemeriksaan empat pimpinan Banggar itu sudah selesai. Dua pimpinan Banggar, yakni Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, akan diperiksa kembali Senin pekan depan.

"KPK perlu informasi lebih banyak," kata Johan, ihwal alasan diperiksanya kembali kedua orang tersebut.

Terkait ada atau tidaknya indikasi bermasalah pada kedua orang itu, Johan menjawab, "Itu jangan disimpulkan. Dua orang lain yang tidak dipangggil bisa saja dipanggil lagi."

Seperti diberitakan, pimpinan Banggar mogok membahas rancangan anggaran pendapatan negara (RAPBN) 2012 setelah diperiksa KPK. Mereka langsung menyerahkan mandat kepada pimpinan DPR.

Setelah dikecam banyak pihak, mereka akhirnya bersedia membahas RAPBN sejak Kamis. Saat ini, 85 anggota Banggar tengah membahas RAPBN di kawasan Puncak, Jawa Barat. Rencananya, pimpinan DPR dan pimpinan KPK akan melakukan rapat konsultasi Senin pekan depan untuk membahas masalah itu.