Tamsil Disebut-sebut Terima "Fee"

Kompas.com - 01/10/2011, 09:23 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung disebut menerima fee terkait proyek Pembangunan Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID-T) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal itu disampaikan tersangka kasus dugaan suap program PPID-T, Dharnawati seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Namun Dharnawati mengaku tidak tahu besaran fee untuk Tamsil tersebut. "Hanya Pak TL (Tamsil Linrung) (anggota Banggar) yang lain tidak pernah," ujarnya.

Informasi soal fee untuk Tamsil itu diketahui Dharnawati dari Iskandar Pasojo alias Acos. Menurutnya, Acos menjadi penghubung antara Dharna selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua dengan Tamsil. "Pak Acos pernah ngomong bahwa dia akan memperkenalkan saya dengan Tamsil," katanya.

Namun perkenalan tersebut belum terjadi. Dharnawati keburu tertangkap tangan KPK sesaat setelah diduga memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada dua pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan.

Menurut Dharna, Acos juga menyebutkan adanya fee lima persen yang mengalir ke DPR. Fee tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sepuluh persen yang diminta kepada Dharnawati. "Dari bulan Juni saya didesak untuk kasih (fee) tapi saya gak pernah mau," tuturnya.

Fee lima persen untuk DPR itu, lanjut Dharnawati di luar uang Rp 1,5 miliar yang diberikannya ke pejabat Kemennakertrans. Menurut Dharna, uang Rp 1,5 miliar itu hanyalah uang pinjaman, bukan fee. "Mereka sih awalnya katakan meminta tolong untuk tanggulangi. Selama ini saya dikejar dengan enam sampai sepuluh (persen), terus saya tidak mau. Begitu bilang mau pinjam, saya jadi sedikit yakin," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara Tamsil sendiri pernah membantah soal fee tersebut. Dia mengatakan tidak ada fee 10 persen yang mengalir ke Banggar.

Dharnawati juga mengungkapkan peranan mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik dan mantan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Mudhori. Menurutnya, Sindu menjadi penghubung ke Kementerian Keuangan. "Dia banyak fasilitasi ke Kemenkeu untuk suratnya dan segala macam," ungkapnya. Sindu juga mengatakan kepada Dharnawati soal peranan Ali Muhdori. "Menurut Pak Sindu sih mereka punya peran tapi saya gak tau sejauh mana perannya karena saya tidak pernah ketemu," kata Dharnawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.