Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tamsil Disebut-sebut Terima "Fee"

Kompas.com - 01/10/2011, 09:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung disebut menerima fee terkait proyek Pembangunan Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID-T) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal itu disampaikan tersangka kasus dugaan suap program PPID-T, Dharnawati seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Namun Dharnawati mengaku tidak tahu besaran fee untuk Tamsil tersebut. "Hanya Pak TL (Tamsil Linrung) (anggota Banggar) yang lain tidak pernah," ujarnya.

Informasi soal fee untuk Tamsil itu diketahui Dharnawati dari Iskandar Pasojo alias Acos. Menurutnya, Acos menjadi penghubung antara Dharna selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua dengan Tamsil. "Pak Acos pernah ngomong bahwa dia akan memperkenalkan saya dengan Tamsil," katanya.

Namun perkenalan tersebut belum terjadi. Dharnawati keburu tertangkap tangan KPK sesaat setelah diduga memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada dua pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan.

Menurut Dharna, Acos juga menyebutkan adanya fee lima persen yang mengalir ke DPR. Fee tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sepuluh persen yang diminta kepada Dharnawati. "Dari bulan Juni saya didesak untuk kasih (fee) tapi saya gak pernah mau," tuturnya.

Fee lima persen untuk DPR itu, lanjut Dharnawati di luar uang Rp 1,5 miliar yang diberikannya ke pejabat Kemennakertrans. Menurut Dharna, uang Rp 1,5 miliar itu hanyalah uang pinjaman, bukan fee. "Mereka sih awalnya katakan meminta tolong untuk tanggulangi. Selama ini saya dikejar dengan enam sampai sepuluh (persen), terus saya tidak mau. Begitu bilang mau pinjam, saya jadi sedikit yakin," ucapnya.

Sementara Tamsil sendiri pernah membantah soal fee tersebut. Dia mengatakan tidak ada fee 10 persen yang mengalir ke Banggar.

Dharnawati juga mengungkapkan peranan mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik dan mantan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Mudhori. Menurutnya, Sindu menjadi penghubung ke Kementerian Keuangan. "Dia banyak fasilitasi ke Kemenkeu untuk suratnya dan segala macam," ungkapnya. Sindu juga mengatakan kepada Dharnawati soal peranan Ali Muhdori. "Menurut Pak Sindu sih mereka punya peran tapi saya gak tau sejauh mana perannya karena saya tidak pernah ketemu," kata Dharnawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com