JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung disebut menerima fee terkait proyek Pembangunan Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID-T) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Hal itu disampaikan tersangka kasus dugaan suap program PPID-T, Dharnawati seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (30/9/2011).
Namun Dharnawati mengaku tidak tahu besaran fee untuk Tamsil tersebut. "Hanya Pak TL (Tamsil Linrung) (anggota Banggar) yang lain tidak pernah," ujarnya.
Informasi soal fee untuk Tamsil itu diketahui Dharnawati dari Iskandar Pasojo alias Acos. Menurutnya, Acos menjadi penghubung antara Dharna selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua dengan Tamsil. "Pak Acos pernah ngomong bahwa dia akan memperkenalkan saya dengan Tamsil," katanya.
Namun perkenalan tersebut belum terjadi. Dharnawati keburu tertangkap tangan KPK sesaat setelah diduga memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada dua pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan.
Menurut Dharna, Acos juga menyebutkan adanya fee lima persen yang mengalir ke DPR. Fee tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sepuluh persen yang diminta kepada Dharnawati. "Dari bulan Juni saya didesak untuk kasih (fee) tapi saya gak pernah mau," tuturnya.
Fee lima persen untuk DPR itu, lanjut Dharnawati di luar uang Rp 1,5 miliar yang diberikannya ke pejabat Kemennakertrans. Menurut Dharna, uang Rp 1,5 miliar itu hanyalah uang pinjaman, bukan fee. "Mereka sih awalnya katakan meminta tolong untuk tanggulangi. Selama ini saya dikejar dengan enam sampai sepuluh (persen), terus saya tidak mau. Begitu bilang mau pinjam, saya jadi sedikit yakin," ucapnya.
Sementara Tamsil sendiri pernah membantah soal fee tersebut. Dia mengatakan tidak ada fee 10 persen yang mengalir ke Banggar.
Dharnawati juga mengungkapkan peranan mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik dan mantan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Mudhori. Menurutnya, Sindu menjadi penghubung ke Kementerian Keuangan. "Dia banyak fasilitasi ke Kemenkeu untuk suratnya dan segala macam," ungkapnya. Sindu juga mengatakan kepada Dharnawati soal peranan Ali Muhdori. "Menurut Pak Sindu sih mereka punya peran tapi saya gak tau sejauh mana perannya karena saya tidak pernah ketemu," kata Dharnawati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.