Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Tamsil dan Olly Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 29/09/2011, 12:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur pimpinan Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey menyatakan akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan Senin pekan depan. KPK telah menerima kepastian soal kehadiran keduanya tersebut.

"Sudah ada, kesepakatan konfirmasi bahwa baik Bapak Olly maupun Pak Tamsil akan hadir, mereka akan memberika keterangan," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (29/9/2011).

KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Tamsil dan Olly Senin pekan depan. Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedianya, Tamsil dan Olly dimintai keterangan kemarin. Namun keduanya menolak hadir. Pekan lalu KPK juga memeriksa Tamsil, Olly, dan dua unsur pimpinan Banggar lainnya yakni Michael Markus Mekeng dan Mirwan Amir.

Menurut Johan, para pimpinan Banggar dimintai keterangan terkait pembahasan APBN. Buntut dari pemeriksaan pekan lalu tersebut, Banggar DPR menunda pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah.

Banggar juga meminta pimpinan DPR mengadakan rapat bersama KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Atas permintaan tersebut, pimpinan DPR mengundang pimpinan KPK mengikuti rapat konsultasi APBN di DPR hari ini. Namun pimpinan KPK menolak hadir dengan alasan menjaga kredibilitas.

"Dengan menimbang KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Depnakertrans di mana di antaranya memeriksa empat anggota DPR yang juga pimpinan Banggar," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com