Golkar Tunggu Sinyal Tambah Kursi di Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, Partai Golkar berharap agar jatah kursi menteri partai berlambang pohon beringin tersebut ditambah. Keinginan tersebut, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, pernah terungkap ke publik.

"Saat ini kami menunggu sinyal dari beliau," kata Agung, yang juga Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/9/2011).

Kendati demikian, sambung Agung, yang juga mantan Ketua DPR RI, Golkar sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden. Golkar memahami bahwa perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Ketika ditanya apakah Golkar telah melakukan pembicaraan internal terkait penambahan jatah kursi menteri, Agung mengatakan, hal tersebut belum terjadi. Terkait kinerja para menteri yang berada dalam koordinasi Kemenko Kesra, Agung mengakui ada kelemahan. Agung mengatakan, ada beberapa program kementerian yang tak jalan. Namun, hal tersebut disebabkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum cair.

Secara terpisah, pakar hukum tata negara Fajrul Falaakh mengatakan, reshuffle kabinet sudah saatnya dilakukan karena kinerja kementerian dan pemerintah sedang disorot masyarakat. Reshuffle merupakan kebutuhan presiden untuk meningkatkan kinerja pemerintah/kementerian. Kalau memang terindikasi di kementerian itu kesalahan pribadi menteri, tetap saja presiden yang harus bertanggung jawab.

"Masalahnya, tantangan setelah reshuffle itu mau apa? Setelah terjadi reshuffle atau posisi menteri dikocok ulang, presiden harus memberi arah yang tepat kepada menteri baru tersebut, tidak sekadar memilih orang yang tepat," kata Fajrul.