Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mau Menjatuhkan Citra DPR

Kompas.com - 22/09/2011, 23:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Pemeriksaan Pimpinan Badan Anggaran DPR oleh KPK dinilai hanya mau menjatuhkan citra lembaga wakil rakyat yang terhormat itu. Dengan diperiksa KPK, pimpinan Badan Anggaran DPR sudah menghadapi pengadilan oleh media.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, "Kalau kepentingan KPK hanya ingin tahu mekanisme penganggaran di Badan Anggaran DPR, semestinya tidak perlu memanggil pimpinannya secara kolosal."

Selasa (20/9/2011), KPK secara bersamaan memeriksa empat pimpinan Badan Anggaran DPR, yaitu Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Oli Dondokambey (Fraksi PDI Perjuangan), dan Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar).

Menurut Anis, ada kepentingan tertentu di balik pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran DPR. "Memang ini kan jadi drama. Orang sudah menghadapi pengadilan media. Padahal pertanyaannya sederhana," katanya.

Saat ditanya wartawan apakah ada kepentingan KPK untuk menjatuhkan citra DPR, Anis mengatakan, "Akhirnya terlihat seperti itu. Akhirnya orang tidak mau ambil risiko. Itu yang saya bilang. Pendekatan populis seperti ini akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru dalam pemberantasan korupsi."

Menanggapi pernyataan Busyro bahwa pemanggilan terhadap pimpinan Badan Anggaran DPR untuk klarifikasi terkait adanya tudingan salah satu tersangka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Anis tetap mengatakan bahwa target KPK sebenarnya sederhana, tetapi pemanggilan pimpinan Badan Anggaran dilakukan secara kolosal.

"Target KPK mendapat informasi kecil, tetapi mereka buat drama besar. Siapa pun bisa memahami, ini kan kita bukan anak-anak, bisa dipermainkan dengan logika-logika seperti itu," kata Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com