Busyro: Banggar Kurang Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, masalah terbesar dalam Badan Anggaran DPR adalah kurangnya transparansi yang dapat menimbulkan penyimpangan.

Untuk itu, Busyo berharap agar Banggar lebih transparan dalam setiap pembahasan anggaran. "Transparansi, itu aja (masalahnya). Itu bagian dari manajemen, masih perlu diperbaiki," kata Busyro di Kompleks DPR, Rabu (21/9/2011).

Sebelumnya, pimpinan DPR sepakat agar setiap rapat Banggar mengikutsertakan perwakilan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini, sebagian rapat pembahasan anggaran antara Banggar dan pemerintah berlangsung tertutup.

"Pimpinan berkeinginan mengundang secara resmi KPK dan BPK dalam seluruh pembahasan anggaran. Itu untuk pencegahan kalau ada keinginan dari pemerintah, kontraktor, dan Banggar untuk menyalahgunakan anggaran," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Terkait sikap pimpinan DPR itu, Busyro belum dapat menanggapi. Menurutnya, mengikutsertakan KPK dan BPK masih sebatas wacana.

"Belum ada surat. Nanti, kalau ada surat, kami tanggapi. Untuk tanggapi, kami harus pertimbangkan banyak hal. Marwah kami itu integritas dan independensi. Jadi, belum tentu iya, belum tentu menolak. Kalau iya atau tidak, ada argumen yang cantik, indah," ucap Busyro.

Banggar DPR tengah disorot publik setelah KPK mengungkap kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pimpinan Banggar secara kelembagaan sudah diperiksa KPK, kemarin.

Menurut Busyro, pemeriksaan pimpinan itu hanya untuk mengetahui manajemen di Banggar, bukan lantaran keterlibatan mereka dalam kasus yang tengah ditangani KPK.