Pemerintah Akan Berkomunikasi dengan Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com- Pasca keputusan Pengadilan Sipil Den Haag di Belanda, Rabu (14/9/2011) lalu, yang memerintahkan Pemerintah Belanda membayar ganti rugi kepada sembilan korban peristiwa Rawagede, yaitu pembantaian tentara Belanda semasa perang kemerdekaan RI pada 1947, pemerintah RI akan berkomunikasi dengan Belanda.

"Langkah efektifnya adalah kita harus berkomunikasi dengan pemerintah Belanda dengan sebaik-baiknya. Tujuannya, agar hubungan kedua negara tetap terjaga dan baik. Etika hubungan negara kan seperti itu," tandas Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar saat dihubungi Kompas, Kamis (15/9/2011) malam di Jakarta.

Peristiwa Rawagede di Karawang, Jawa Barat adalah peristiwa pembantaian oleh tentara Belanda yang mencari pejuang kemerdekaan bernama Lukas Kustario. Untuk mencari Lukas Kustario, tentara Belanda memasuki Desa Rawagede dan mengeksekusi penduduk laki-laki karena menolak memberikan informasi mengenai keberadaan kapten Kustario.

Menurut saksi mata, para lelaki tersebut dijejerkan dan ditembak mati satu per satu. Dari peristiwa tersebut, diperkirakan jumlah korban tewas bervariasi. Di antaranya ada yang menyebut mulai dari 150 orang hingga lebih 430 orang.

"Keputusan Pengadilan Sipil Den Haag harus dihormati oleh siapapun, termasuk pemerintah Belanda. Akan tetapi, komunikasi yang baik tetap harus dijalankan terkait pelaksanaan keputusan tersebut. Jadi, tata krama dalam komunikasi tetap harus dijaga," tambah Patrialis.

Patrialis mengaku belum tahu kapan pemerintah RI secara resmi berkomunikasi dengan pemerintah Belanda. "Tentu, kita akan berkoordinasi dengan dengan berbagai instansi," lanjut politisi Partai Amanat Nasional itu.