Ambon Jangan Membara Lagi

Kompas.com - 15/09/2011, 04:04 WIB
Editor

OLEH TRIRATNAWATI

Pertikaian antarkelompok di Ambon yang dipicu oleh meninggalnya Darfin Saimen, pengojek asal Waihong, Nusaniwe, baru-baru ini menambah luka lama Tragedi Ambon Berdarah pada 1999. Darfin Saimen menabrak pohon dan rumah warga hingga terluka parah dan akhirnya meninggal.

Namun, sekelompok warga mencurigai kematian Darfin Saimen karena penganiayaan, bukan kecelakaan. Celakanya, kecurigaan ini justru berkembang sehingga terjadi bentrokan antarkelompok. Dalam peristiwa itu, warga menyelamatkan diri dengan mengungsi ke gereja dan masjid sesuai dengan agama masing-masing.

Warga Ambon dari agama berlainan, yang tadinya rukun kembali, saat ini dan pada masa datang tak boleh tercerai lagi akibat peristiwa yang hampir bersamaan dengan peringatan 10 tahun Tragedi 11/9 di Amerika Serikat itu.

Setelah Perjanjian Malino, Februari 2002, menghentikan kekerasan berdarah antara kelompok Islam dan Kristen di Ambon/Maluku sejak 1999, denyut kehidupan wilayah seribu pulau ini berangsur-angsur normal kembali. Ekonomi bergerak serta pemilu dan pilkada terlaksana relatif cukup baik. Ibadat berlangsung aman dan pembangunan kembali bangunan yang hancur atau rusak akibat kekerasan tahun 1999 juga terus berlangsung, bahkan hingga sekarang.

Itu saja tak cukup. Sampai hari ini, sejumlah korban konflik—khususnya ibu-ibu dan anak-anak—masih mengalami trauma. Penanganan korban konflik oleh pemda yang ditengarai kuyup dengan aroma korupsi—sehingga beberapa kali warga terpaksa berdemonstrasi—tak berlanjut dengan memadai. Sampai hari ini masih saja ada korban konflik yang belum memiliki kembali rumah tinggalnya sendiri sehingga terpaksa menempati bekas kios atau bangunan yang sebenarnya tak layak huni. Sebaliknya, oknum pemda yang diduga korupsi dibiarkan terus berkeliaran. Penegakan dan perlindungan hukum di Ambon/Maluku saat ini mengenaskan.

Selain pemda yang rudin akuntabilitas dan profesionalisme, pemerintah pusat juga lalai: tak melakukan pengawasan dan evaluasi komprehensif dan terus-menerus atas perkembangan keamanan serta kesejahteraan Ambon/Maluku pascakonflik.

Pemerintah pusat juga seolah-olah lupa akan tanggung jawabnya memantau te- rus perkembangan daerah pascakonflik ini serta kinerja dan akuntabilitas pemda. Pemerintah pusat juga seolah-olah melupakan tanggung jawabnya meyakinkan publik bahwa tak satu pun pengungsi korban konflik Ambon telantar.

Aparat TNI dan Polri di Ambon juga perlu lebih profesional dan bertanggung jawab sehingga warga Ambon merasa dilindungi. Jangan sampai terjadi konflik antara aparat dan warga menyangkut kepemilikan lahan atau karena alasan lain. Tenteram dan aman: itu kebutuhan mutlak warga pascakonflik.

Kesewenang-wenangan aparat, korupsi, serta rendahnya akuntabilitas mereka dapat menimbulkan defisit kepercayaan warga kepada pemerintah. Itu yang sekarang terjadi di Ambon sehingga negara kurang dipercaya dan kurang berwibawa. Dalam situasi seperti ini, masuk akal bahwa warga kembali kepada pemuka agama dan adat untuk meminta perlindungan, hal yang seharusnya diberikan negara kepada warganya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X