Ambon Jangan Membara Lagi

Bangun ”adat” baru yang inklusif

Adat pela gandong yang merekatkan kelompok Islam dan Kristen Ambon selama ratusan tahun merupakan salah satu faktor pemersatu penting: harus dipertahankan sepanjang zaman. Bagaimana dengan hubungan antarkampung yang tak punya hubungan pela? Sebaiknya warga Ambon mengembangkan adat dan budaya baru—bisa berupa kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan dan menghidupkan kesalingmembantuan. Saat ini, kebersamaan dan saling membantu meluntur oleh hedonisme, perilaku konsumtif, dan minimnya keteladanan pejabat serta tokoh masyarakat.

Masyarakat Ambon tentu ”telah belajar” dari penderitaan akibat ”baku bunuh” antarkelompok sekitar 12 tahun lalu, seperti disimpulkan Tim Peneliti LIPI (2001). Masyarakat yang terbuka dan inklusif, menurut Ashutosh Varsney, dapat mengurangi ketegangan antarkelompok.

Selain itu, saya percaya, masyarakat terbuka, sejahtera, rasional, terdidik, dan terinformasi dengan baik juga akan dapat membentengi diri dan menjauhi provokasi berbau SARA serta isu lain yang berbahaya. Sebaliknya, ketertutupan, kemiskinan, dan kebodohan hanya akan membuat masyarakat jadi obyek oleh aktor-aktor tak bertanggung jawab atau berita tak benar. Pemuka agama yang punya kedudukan vital dan pengaruh penting di Ambon/Maluku harus mampu jadi agen perdamaian bagi semua pihak.

Otonomi daerah dalam era reformasi di Ambon/Maluku harus dioptimalkan. Jangan hanya menguntungkan segelintir elite lokal. Pemerintah pusat perlu mendengar aspirasi lokal yang menghendaki potensi kelautan Ambon/Maluku yang sangat luar biasa dapat diaktualkan demi kemakmuran warga daerah.

Pola permukiman penduduk Ambon yang tersegregasi atas dasar pembedaan agama peninggalan kolonialis Belanda perlu segera dirombak oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta ahli terkait. Jika pemerintah tak berani melakukan ini, keeksklusifan agama akan mengganggu keamanan serta perdamaian di daerah penghasil rempah-rempah dan penyanyi ternama ini.

Perekrutan pegawai negeri sipil dan peluang memasuki perguruan tinggi negeri di Ambon yang transparan serta adil bagi semua warga (tanpa melihat latar agama) sangatlah penting. Aparat militer, kepolisian, dan pemerintah di Ambon/Maluku harus meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas mereka dengan bersikap netral, tak terbelenggu dengan segmentasi berbasis keagamaan yang menjebak.

Para koruptor di lingkungan pemda Ambon/Maluku dan instansi lain di wilayah itu harus segera diseret ke pengadilan. Kasus Darfin Saimen menjadi cermin sekaligus peringatan bagi aparat negara untuk lebih bertanggung jawab menjalankan tugas mereka supaya dihormati dan ditaati rakyat.

TRIRATNAWATI Peneliti Puslit Politik LIPI Jakarta