Ambon Jangan Membara Lagi
Namun, sekelompok warga mencurigai kematian Darfin Saimen karena penganiayaan, bukan kecelakaan. Celakanya, kecurigaan ini justru berkembang sehingga terjadi bentrokan antarkelompok. Dalam peristiwa itu, warga menyelamatkan diri dengan mengungsi ke gereja dan masjid sesuai dengan agama masing-masing.
Warga Ambon dari agama berlainan, yang tadinya rukun kembali, saat ini dan pada masa datang tak boleh tercerai lagi akibat peristiwa yang hampir bersamaan dengan peringatan 10 tahun Tragedi 11/9 di Amerika Serikat itu.
Setelah Perjanjian Malino, Februari 2002, menghentikan kekerasan berdarah antara kelompok Islam dan Kristen di Ambon/Maluku sejak 1999, denyut kehidupan wilayah seribu pulau ini berangsur-angsur normal kembali. Ekonomi bergerak serta pemilu dan pilkada terlaksana relatif cukup baik. Ibadat berlangsung aman dan pembangunan kembali bangunan yang hancur atau rusak akibat kekerasan tahun 1999 juga terus berlangsung, bahkan hingga sekarang.
Itu saja tak cukup. Sampai hari ini, sejumlah korban konflik—khususnya ibu-ibu dan anak-anak—masih mengalami trauma. Penanganan korban konflik oleh pemda yang ditengarai kuyup dengan aroma korupsi—sehingga beberapa kali warga terpaksa berdemonstrasi—tak berlanjut dengan memadai. Sampai hari ini masih saja ada korban konflik yang belum memiliki kembali rumah tinggalnya sendiri sehingga terpaksa menempati bekas kios atau bangunan yang sebenarnya tak layak huni. Sebaliknya, oknum pemda yang diduga korupsi dibiarkan terus berkeliaran. Penegakan dan perlindungan hukum di Ambon/Maluku saat ini mengenaskan.
Selain pemda yang rudin akuntabilitas dan profesionalisme, pemerintah pusat juga lalai: tak melakukan pengawasan dan evaluasi komprehensif dan terus-menerus atas perkembangan keamanan serta kesejahteraan Ambon/Maluku pascakonflik.
Pemerintah pusat juga seolah-olah lupa akan tanggung jawabnya memantau te- rus perkembangan daerah pascakonflik ini serta kinerja dan akuntabilitas pemda. Pemerintah pusat juga seolah-olah melupakan tanggung jawabnya meyakinkan publik bahwa tak satu pun pengungsi korban konflik Ambon telantar.
Aparat TNI dan Polri di Ambon juga perlu lebih profesional dan bertanggung jawab sehingga warga Ambon merasa dilindungi. Jangan sampai terjadi konflik antara aparat dan warga menyangkut kepemilikan lahan atau karena alasan lain. Tenteram dan aman: itu kebutuhan mutlak warga pascakonflik.
Kesewenang-wenangan aparat, korupsi, serta rendahnya akuntabilitas mereka dapat menimbulkan defisit kepercayaan warga kepada pemerintah. Itu yang sekarang terjadi di Ambon sehingga negara kurang dipercaya dan kurang berwibawa. Dalam situasi seperti ini, masuk akal bahwa warga kembali kepada pemuka agama dan adat untuk meminta perlindungan, hal yang seharusnya diberikan negara kepada warganya.
Adat pela gandong yang merekatkan kelompok Islam dan Kristen Ambon selama ratusan tahun merupakan salah satu faktor pemersatu penting: harus dipertahankan sepanjang zaman. Bagaimana dengan hubungan antarkampung yang tak punya hubungan pela? Sebaiknya warga Ambon mengembangkan adat dan budaya baru—bisa berupa kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan dan menghidupkan kesalingmembantuan. Saat ini, kebersamaan dan saling membantu meluntur oleh hedonisme, perilaku konsumtif, dan minimnya keteladanan pejabat serta tokoh masyarakat.
Masyarakat Ambon tentu ”telah belajar” dari penderitaan akibat ”baku bunuh” antarkelompok sekitar 12 tahun lalu, seperti disimpulkan Tim Peneliti LIPI (2001). Masyarakat yang terbuka dan inklusif, menurut Ashutosh Varsney, dapat mengurangi ketegangan antarkelompok.
Selain itu, saya percaya, masyarakat terbuka, sejahtera, rasional, terdidik, dan terinformasi dengan baik juga akan dapat membentengi diri dan menjauhi provokasi berbau SARA serta isu lain yang berbahaya. Sebaliknya, ketertutupan, kemiskinan, dan kebodohan hanya akan membuat masyarakat jadi obyek oleh aktor-aktor tak bertanggung jawab atau berita tak benar. Pemuka agama yang punya kedudukan vital dan pengaruh penting di Ambon/Maluku harus mampu jadi agen perdamaian bagi semua pihak.
Otonomi daerah dalam era reformasi di Ambon/Maluku harus dioptimalkan. Jangan hanya menguntungkan segelintir elite lokal. Pemerintah pusat perlu mendengar aspirasi lokal yang menghendaki potensi kelautan Ambon/Maluku yang sangat luar biasa dapat diaktualkan demi kemakmuran warga daerah.
Pola permukiman penduduk Ambon yang tersegregasi atas dasar pembedaan agama peninggalan kolonialis Belanda perlu segera dirombak oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta ahli terkait. Jika pemerintah tak berani melakukan ini, keeksklusifan agama akan mengganggu keamanan serta perdamaian di daerah penghasil rempah-rempah dan penyanyi ternama ini.
Perekrutan pegawai negeri sipil dan peluang memasuki perguruan tinggi negeri di Ambon yang transparan serta adil bagi semua warga (tanpa melihat latar agama) sangatlah penting. Aparat militer, kepolisian, dan pemerintah di Ambon/Maluku harus meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas mereka dengan bersikap netral, tak terbelenggu dengan segmentasi berbasis keagamaan yang menjebak.
Para koruptor di lingkungan pemda Ambon/Maluku dan instansi lain di wilayah itu harus segera diseret ke pengadilan. Kasus Darfin Saimen menjadi cermin sekaligus peringatan bagi aparat negara untuk lebih bertanggung jawab menjalankan tugas mereka supaya dihormati dan ditaati rakyat.
Terpopuler
Now Trending
