Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Tersinggung Ucapan Ruhut Sitompul

Kompas.com - 14/09/2011, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat tersinggung dengan pernyataan Ruhut Sitompul, politikus Partai Demokrat, terkait kasus dugaan suap di Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

"Itu sama sekali tidak benar. Kami ini partai yang punya martabat, punya harga diri. PKB tidak akan pernah serendah itu. PKB tersinggung dengan apa yang disampaikan Ruhut. Sungguh-sungguh menyakitkan," kata Abdul Malik Haramain, Ketua DPP PKB di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Ia menanggapi Ruhut yang mengaku pernah didatangi anggota Fraksi PKB. Tanpa menyebut nama, menurut Ruhut, kader itu meminta agar Demokrat membantu menyelamatkan Ketua Umum PKB yang juga menjabat Menakertrans, Muhaimin Iskandar, terkait kasus suap di Kemnakertrans.

"Pernah ada yang minta tolong agar Partai Demokrat bantu PKB. 'Abang tolonglah. Kita, kan, sama-sama di Sekretariat Gabungan'. Saya bilang, 'Kalau ada fakta hukum dan buktinya kuat, saya mau bilang apa'," kata Ruhut kepada wartawan di Kompleks DPR, siang tadi.

Atas nama partai, Abdul meminta Ruhut segera mencabut keterangannya itu. PKB juga meminta kepada Demokrat untuk memberikan sanksi keras kepada Ruhut. Pihaknya tengah mempertimbangkan mengadukan anggota Komisi III itu ke Badan Kehormatan DPR.

"Saya minta kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, agar membina secara khusus kader-kader seperti Ruhut. Mengapa ini perlu, karena ini sudah menyangkut partai lain, bukan internal Partai Demokrat," kata dia.

"Kita berharap komunikasi dengan partai lain adalah relasi yang saling menguntungkan. Bukan saling merendahkan atau saling menghabisi. Pernyataan Ruhut menurut kita sudah di luar batas," tuturnya.

Abdul Malik mengatakan, komunikasi kader PKB dengan kader partai lain hanya sebatas permintaan agar jangan saling memolitisasi masalah yang tengah terjadi di internal partai. Untuk itu, pihaknya meminta agar penanganan kasus itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com